- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
VIVA Politik - Isu reshuffle kembali mencuat setelah pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kemungkinan bisa lakukan perombakan kabinetnya. Mencuatnya isu reshuffle diwarnai dorongan agar menteri Nasdem dievaluasi.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin pun menanggapi isu reshuffle yang kembali mencuat. Dia tak menampik isu tersebut berhembus lagi.
"Insha Allah, dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Ali Ngabalin dalam Kabar Petang tvOne yang dikutip VIVA, Senin, 26 Desember 2022.
Menurut dia, Jokowi selaku Presiden punya kewenangan merujuk regulasi serta tugasnya. Ia bilang Jokowi berhak mengangkat dan memberhentikan para menterinya di kabinet. "Bahwa kapan itu, kemudian siapa itu, kami belum dapat kabar itu," tuturnya.
Jokowi pimpin Rapat Kabinet Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Namun, ia mengatakan sempat bertemu dengan senior di Istana terkait isu reshuffle. Dia bilang bertemu dengan senior saat dirinya belum berangkat ke Kendari, Sulawei Tenggara.
"Kami sempat berkomunikasi juga dengan para senior di dalam Istana. Kita tunggu waktu, mudah-mudahan awal tahun ini. Kalau tidak keliru, dan jadi kewenangan Bapak Presiden. Beliau akan ambil langkah itu," ujar Ngabalin.
Baca Juga: PDIP Minta Mentan dan Menteri LHK Dievaluasi, Nasdem: Jangan Asal Bunyi!
Lantas, soal isu reshuffle akan menyasar kader Nasdem, dia menjawabnya. Menurutnya, jika pun ada reshuffle maka yang jadi ukuran Jokowi adalah terkait profesionalisme kinerja menteri yang bersangkutan.
"Kalau reshuffle itu terjadi, tentu saja bahwa ukurannya bukan menjadi partai mana atau tidak. Tapi, yang jadi ukuran itu adalah seberapa jauh bapak Presiden terhadap tingkat kinerja maupun profesionalisme berapa janji dan kesepakatan di depan Presiden," jelasnya.
Ali Mochtar Ngabalin
- Istimewa/Ali Mochtar Ngabalin
Dia bilang hal itu termasuk komitmen menteri yang bersangkutan dalam menjalankan program Jokowi. Maka itu, kata dia, urusan reshuffle bukan urusan partai politik.
"Sehingga bukan urusan partainya sebetulnya tetapi urusan profesionalisme antara Presiden dengan menterinya, tentang kinerja dan lain-lain sebagainya," ujarnya.
Sebelumnya, pernyataan Presiden Jokowi yang beri sinyal kemungkinan akan lakukan reshuffle ditanggapi elite parpol pendukung pemerintah seperti PDI Perjuangan (PDIP). Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menyebut ada menteri yang mesti dievaluasi Jokowi.
Djarot menyinggung persoalan impor beras. Lalu, dia menyebut nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang mesti dievaluasi Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di CikinI, Menteng, Jakarta, Jumat, 23 Desember 2022.
Omongan Djarot itu pun direspons elite Nasdem yaitu Ketua DPP Irma Suryani. Irma tak terima Djarot yang terkesan menyudutkan dua kader Nasdem yakni Mentan Syahrul dan Menteri LHK Siti Nurbaya.
Dia menyebut baik Syahrul dan Siti merupakan menteri yang berprestasi. Menurutnya, kebijakan impor beras bukan salah dari Syahrul selaku Mentan.
Begitu juga menurutnya, Siti Nurbaya yang berhasil menekan angka kebakaran hutan. Maka itu, Irma meminta agar Djarot tak asal bicara.
"Memang ada Menhut yang kinerjanya sebaik beliau selama ini? Di tangan Siti Nurbaya, pengelolaan lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi, Syaiful Djarot sebaiknya tidak asal bunyi!," kata Irma, dalam keterangannya, Sabtu, 24 Desember 2022.
