VIVAnews - Ketua DPP PAN, Viva Yoga menyampaikan Partai Golkar tidak perlu merasa dikorbankan terkait pemberitaan mengenai usulan dana aspirasi Dapil Rp 15 miliar.
Karena Golkar merupakan partai yang juga tergabung dalam Sekgab Koalisi, sehingga tak mungkin anggota koalisi yang bermaksud mengorbankan Golkar.
"Ah, terlalu sentimentil. Tidak ada yang dikorbankan. Bagi kami (PAN) GolkarĀ tidak boleh dikorbankan," kata Yoga dalam perbincangan telepon, Senin malam, 7 Juni 2010.
Golkar, menurut Yoga, merupakan bagian penting dalam Sekgab Koalisi. Karena itu Golkar adalah bagian dari koalisi untuk menjalankan apa yang sudah disepakati dalam platform koalisi.
"Jadi tidak boleh main belakang. Kesepakatan yang telah ada dalam platform itulah yang dilaksanakan bersama," ujarnya.
Selain itu, koalisi bentuk berpolitik santun. Oleh karenanya tak perlu Golkar merasa telah dikorbankan mengenai wacana dana aspirasi bagi dapil.
Yoga melanjutkan, PAN menilai sebaiknya usulan dana aspirasi bagi dapil itu ditolak saja. Alasannya usulan itu kontroversial dan cenderung bakal menurunkan citra DPR sendiri di mata masyarakat.
"Dana limabelas miliar itu, DPR itu tidak boleh. Itu bagian pemerintah atau fungsi eksekutif, DPR itu pengawasan," jelasnya.
"Saran saya, karena ini mengandung kontroversi yang mencoreng muka DPR di masyarakat, citra DPR akan negatif seperti serakah, tamak, dan lain-lain. Lebih baik Banggar merekomendasikan agar itu ditolak saja. Jadi, sesuai mekanisme yang biasa saja," tambah Yoga.
Adapun Ketua Fraksi PKB yang juga salah satu Ketua DPP PKB, Marwan Jafar ketika dihubungi Vivanews, Senin malam 7 Juni 2010, mengatakan bahwa dilihat dari postur anggaran dalam APBN memang usulan dana aspirasi dapil Rp 15 miliar itu tidak memungkinkan untuk direalisasikan. "Susah," kata Marwan.
Sebab, Marwan menjelaskan, rencana kerja pemerintah sudah jadi semuanyan dan defisit APBN tahun ini sudah disetujui Rp 1,7 triliun. Jika nantinya dana aspirasi dapil sebesar Rp 15 miliar itu ditambahkan lagi ke dalam APBN, maka artinya bakal menambah lagi defisit APBN.
"Kalau menambah defisit APBN, bakal menambah lagi utang negara. Sedangkan kita nggak mungkin mau menambah utang," kata Marwan.
Menurut Marwan, tak perlu mengadakan program dana lagi karena nantinya tumpang tindih. Program pendanaan yang sudah ada seperti DAU dan DAK saja yang ditingkatkan penerapannya lebih baik.
"Kita hindari duplikasi anggaran. Maksimalkan saja dana ke daerah lewat DAU dan DAK itu dengan lebih baik menjadi sesuai sasaran. Kita kawal itu dengan baik. Selama ada tranparansi dan akuntabilitas, dana DAU dan DAK itu bisa dilaksanakan kok," kata Marwan. (sj)