Sekjen PDIP Bilang Wacana Reshuffle Menteri Kader Nasdem Masalah Penting Terkait Etika Politik
- VIVA/Riyan Rizki Roshali
VIVA Politik – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menepis tudingan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyebutkan bahwa partai besutan Megawati Soekarnoputri itu membuat kegaduhan dengan memunculkan wacana perombakan (reshuffle) kabinet Presiden Joko Widodo.
Wacana reshuffle ditengarai ditujukan kepada kader-kader Nasdem di kabinet Indonesia Maju menyusul sikap politik partai pimpinan Surya Paloh itu yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden.
“Ya, kita terima sarannya. Yang jelas kita tidak pernah membikin gaduh. Yang disampaikan oleh kami (PDIP) adalah hal-hal yang prinsipal, hal-hal yang fundamental, terkait dengan etika politik,” kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 3 Januari 2023.
Deklarasi Calon Presiden Partai Nasdem Usung Anies Baswedan
- VIVA/M Ali Wafa
Mengenai desakan untuk perombakan kabinet, khususnya terhadap menteri kader Partai Nasdem, menurutnya, hal yang wajar. Sebab deklarasi Anies sebagai calon presiden oleh Nasdem, salah satu partai pendukung pemerintah, memicu dinamika dan perubahan konfigurasi politik di Parlemen.
Meski menyuarakan menteri Nasdem harus dievaluasi, Hasto menegaskan bahwa reshuffle memang hak prerogatif Presiden Jokowi. Reshuffle tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak Presiden, katanya, dan Jokowi pasti memiliki perhitungan yang matang tentang itu.
Ramai tentang wacana reshuffle itu mula-mula dimunculkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta Jokowi mengevaluasi kinerja menteri terutama dua menteri asal Nasdem.
Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali (dua dari kiri) dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
- Istimewa
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan Jokowi tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahu siapa pun tentang evaluasi kinerja kabinet.
“Tidak etis ada orang yang menyuruh-menyuruh beliau. Pak Jokowi itu tidak punya kewajiban apa-apa memberitahukan kepada siapa pun tentang evaluasi kinerja kabinet,” katanya, Selasa, 27 Desember.
Djarot, menurutnya, tidak semestinya memberikan perintah kepada Jokowi karena Presiden tidak berposisi lebih rendah atau bahkan menjadi bawahan partai. Jokowi adalah presiden yang merupakan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dan tak etis kader partai mengimbau-imbau, atau bahkan memerintahkan, Presiden untuk merombak kabinetnya.
“Kalau memang mau mengimbau, tidak perlu bicara ke media, karena partai tidak lebih tinggi daripada Presiden,” ujarnya.
