Menteri Sekaligus Sekjen Nasdem Sebut Isu Reshuffle Ganggu Stabilitas Politik

Menkominfo Johnny G Plate.
Sumber :
  • Tangkapan layar Anisa Aulia/ VIVA.

VIVA Politik – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan atau reshufle Kabinet Indonesia Maju pada Presiden Joko Widodo karena itu merupakan kewenangan Presiden.

Pakar Ragukan Ide Presidential Club Prabowo: Ada Tembok Tebal yang Susah Diterabas

"Secara pribadi, apalagi kami di sini kan sebagai pembantu Presiden, melaksanakan kebijakan dan arahan Presiden. Itu sepenuhnya ada di Presiden," kata Johnny di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu, 4 Januari 2023.

Oleh karena itu, katanya, pendapatnya pribadi yang dilontarkan ke publik pun tidak akan berpengaruh pada keputusan Jokowi untuk perombakan kabinet. Begitu pula pendapat politikus lainnya tak akan memengaruhi keputusan Presiden.

Evaluasi Mudik Lebaran 2024, Jokowi Minta Sistem Bayar Tol Tanpa Tapping

Jokowi dan Menteri di Kabinet Indonesia Maju

Photo :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Isu-isu terkait perombakan kabinet yang memenuhi ruang publik hanya akan menjadi diskursus politik tidak bermanfaat.

Jokowi Ungkap Ketakutan Negara Dunia Saat Ini, Wamenkeu Bicara Dampaknya ke RI

Sebaliknya, Johnny mendorong agar publik membangun semangat kegotongroyongan dan soliditas nasional guna menghadapi tantangan global yang kian dinamis, termasuk kabinet dan pemerintahan yang kompak demi menjaga stabilitas politik nasional.

"Jangan sampai situasi, di mana butuh stabilitas politik, soliditas nasional, kegotongroyongan, diganggu dengan isu-isu yang sepenuhnya menjadi hak Presiden; jangan. Lebih baik kami ngurus bagaimana bangun stabilitas," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat Rakernas Nasdem

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

'Presiden dadakan'

Johnny mengatakan partainya juga menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan kabinet kepada Jokowi karena itu merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden.

"Penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet, adalah kewenangan prerogratif Presiden; karenanya serahkan itu pada Bapak Presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya," katanya.

Dia menyindir agar tidak ada politikus yang berupaya memengaruhi hak prerogatif tunggal Presiden dalam menentukan perombakan kabinet. "Jangan sampai ada 'presiden-presiden' mendadak di republik ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau memengaruhi Presiden," katanya.

Partai Nasdem, dia menegaskan, konsisten mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga 2024, di kabinet maupun di parlemen. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya