Ada Regulasi 'Bolong', Bawaslu Singgung Potensi Kampanye Lewat Medsos Sebelum November 2023
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
VIVA Politik - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyampaikan ada potensi kampanye yang dilakukan tokoh politik sebelum jadwal kampanye resmi dimulai pada 28 November 2023. Potensi itu kemungkinan terjadi karena ada jeda waktu yang cukup panjang sebelum masa kampanye.
"Sekarang masa (kampanye) panjang sekali untuk menuju November, untuk kampanye. Sehingga disinyalir akan banyak sekali orang menyatakan diri sebagai bakal calon menggunakan akun media sosial, lalu mengkampanyekan," kata Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.
Dia mengatakan saat ini belum ada bakal calon peserta pemilu.
"Padahal bakal calonnya saja belum ada, karena belum berproses, lalu waktu kampanye saja belum," lanjut Lolly.
Lolly menekankan, kampanye di luar jadwal yang sudah ditentukan ini tidak bisa dibiarkan. Dia mengatakan untuk mengantisipasi hal tersebut pihaknya tengah mengkaji dan menyepakati regulasi terkait kampanye. Bagi dia, persoalan tersebut diibaratkan ada yang bolong dalam regulasi.
"Tetapi tentu tidak bisa dibiarkan. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian hukum. Untuk itu kami duduk bersama untuk menyepakati hal-hal yang bisa menjawab kebutuhan ini dan ini semua sedang berproses," jelasnya.
Lebih jauh, Lolly juga mengatakan pihaknya akan membangun komunikasi dengan berbagai media sosial seperti Whatsapp, Instagram hingga Tiktok saat sebelum kampanye Pemilu 2024 dimulai.
Petugas KPPS melakukan penghitungan suara pada Pemilu serentak 2019 di Kampung Kama, Distrik Wesaput, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
Sebab, kata dia, media sosial merupakan salah satu sarana yang berpotensi menimbulkan banyak konflik saat Pemilu. Pun, media sosial punya pengaruh yang sangat luas dan besar.
"Dan, ini potensi konflik di tahun 2024 juga sangat kuat dari sisi ini. Dalam konteks ini, Bawaslu berupaya untuk memastikan tidak ada ruang kosong," tutur Lolly.
MK Sebut Hakim Arsul Sani Bisa Tangani Sengketa Pileg PPP
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menyatakan, tidak ada larangan bagi Hakim Konstitusi Arsul Sani untuk menyidangkan PHPU Pileg, termasuk dari PPP
