- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA Politik - Isu reshuffle yang akan kembali dilakukan Presiden Jokowi menyedot perhatian publik. Elite partai politik atau parpol dari pendukung pemerintah pun beri tanggapan.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengklaim pihaknya tak mendikte Presiden Jokowi dalam wacana reshuffle kabinet yang kabarnya dilakukan pada Rabu pon, 1 Februari 2023. Kata dia, PDIP menyerahkan penuh kepada Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet atau tidak.
"kami tidak punya potensi oke. Kalau Bapak Presiden mau reshuffle si A, reshuffle si B, kami tidak dalam posisi itu. Karena kalau kami kemudian masuk, partai A, partai B, partai C itu mendikte Bapak Presiden, kami tidak akan melakukan itu," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.
Said menjelaskan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Hal itu menurutnya termasuk kabar Jokowi yang ingin reshuffle kabinet digelar pada Rabu, 1 Februari 2023.
Dia tak menampik Jokowi memang kerap identik dengan Rabu Pon dalam momen tertentu seperti pengumuman reshuffle atau pelantikan pejabat.
"Kebiasaan beliau Bapak Presiden kita, itu kalau melantik dan sebagainya, biasanya di hari Rabu Pon dan itu sesuatu yang biasa. Dan, bagi saya itu konvensi Bapak Presiden, kan bapak presiden sukanya Rabu Pon, ya sudah Rabu Pon. Kan kita tidak akan mempertanyakan kenapa hari Rabu, kan tidak, tidak dalam posisi," jelas Said.
Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, Djarot Saiful Hidayat, dan Tri Rismaharini (tengah) saat konsolidasi di kantor PDIP Jatim di Surabaya. (Foto ilustrasi)
- VIVA/Nur Faishal
Lebih jauh, dia mengatakan, hingga saat ini, belum ada kabar permintaan Presiden Jokowi agar PDIP menyiapkan kader-kader yang jadi menteri kabinet. Menurut Said, desakan agar presiden Jokowi melakukan reshuffle menteri tertentu hanyalah dinamika politik semata.
"Itu dinamika politik saja, kan yang tahu, usernya Bapak presiden. Kalau Bapak Presiden menilai timnya kompak, solid masih bagus, ya pasti dipertahankan,"tutur Said.
Namun, sebaliknya menurut dia, jika ada menteri yang tak kompak dan kinerja menurun maka wajar diganti.
"Kalau ada yang tidak kompak, kinerjanya menurun boleh jadi akan diganti oleh Bapak Presiden. Memang semua ini kewenangan Bapak Presiden," ujarnya.
