Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Teddy Garuda: Akan Banyak Tabrakan Sana Sini
- Istimewa
VIVA Politik - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar jabatan gubernur dihapus karena dinilai tak efektif dan menghabiskan anggaran. Usulan Cak Imin itu menuai respons dari sejumlah pihak.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi ikut menanggapi usulan Wakil Ketua DPR tersebut. Dia mengibaratkan dalam perusahaan itu, Presiden posisinya sebagai direktur utama. Lalu, direktur adalah menteri.
Sementara, Teddy mengibaratkan manajer adalah gubernur. Lalu, Bupati/Walikota adalah para kepala divisi.
"Jika peran manager dihapus, apa yang akan terjadi? Setiap divisi akan bentrok, karena tidak ada peran manager dalam me=manage antar divisi," kata Teddy, dalam keterangannya, Rabu, 1 Februari 2023.
Dia menambahkan dari sekian banyak Bupati/Walikota tidak mungkin secara teknis langsung di-manage oleh Presiden melalui menterinya. Ia mengatakan demikian, karena tugas Presiden dan menteri tidak hanya itu.
"Tentu akan timpang, akan banyak tabrakan sana-sini, maka perlu adanya Gubernur yang me-manage setiap provinsi," sebut Teddy.
Menurut dia, hal itu tak hanya berlaku di negara atau perusahaan. Namun, kata dia, termasuk dalam organisasi seperti partai politik.
"Tak mungkin ketua umum partai politik langsung me-manage DPC-DPC di seluruh Indonesia karena menghapus seluruh DPW di seluruh Indonesia. Bisa berantakan," lanjut Teddy.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin
- VIVA/M Ali Wafa
Lantas, apakah jabatan Gubernur masih diperlukan, dia menekankan dengan penjelasan singkat.
"Jawabannya adalah, tentu para para negarawan, para pimpinan dan para ahli tatanegara kita dahulu tidak membuat hal ini dengan dengan cara asal-asalan," ujar Teddy.
Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan pandangannnya yaitu jabatan gubernur tak efektif sehingga sebaiknya dihapus. Dia mengatakan demikian, karena anggaran gubernur terlalu besar.
Menurut dia, tugas gubernur hanya menghubungkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota.
"Pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif. Anggarannya besar tapi tidak langsung, tidak mempercepat," kata Cak Imin, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.
PSI Buka Pendaftaran Bagi yang Ingin Maju Pilkada, Siapa Saja Bisa Ikut
Partai Solidaritas Indonesia (PSI), membuka pendaftaran untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2024. Pendaftaran dibuka 26 April 2024, sampai 1 Agustus 2024.
