- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta dalam jangka waktu dekat agar pemilihan gubernur (pilgub) dihapuskan terlebih dahulu. Hal itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri acara Ijtima Ulama Jakarta di Hotel Novotel, Jakarta, Kamis 2 Februari 2023. Cak imin beranggapan bahwa masyarakat hanya perlu memilih pada dua level saja. Yaitu, level atas pemilihan presiden (pilpres) dan level bawah, pemilihan wali kota (pilwalkot).
"(Penghapusan jabatan gubernur) Pertahap, Pilgub dulu, jangka pendeknya Pilgub, karena melelahkan. Tiga Pilpres, Pilgub, Pilkada, kabupaten/kota, cukup atas dan bawah, tengah gak usah. Atas pilpres, di bawah itu Pilwalkot, Pilgub gak usah," ujar Cak Imin.
Ilustrasi surat suara di pemilu
- vstory
Cak Imin setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta usulan mengenai penghapusan pilgub itu dikaji secara mendalam. Dia mengatakan, jabatan gubernur dengan pilkada langsung sangat tidak efektif. Karena kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan pilkada secara langsung.
"Tidak sebanding dengan lelahnya Pilkada secara langsung baik itu zona kompetisi pilkada langsung maupun praktek-praktek pemerintahan yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat," kata Cak Imin.
Cak Imin menanggap bahwa masyarakat hanya bersentuhan langsung dengan wali kota serta bupati. Jika nantinya pemilihan gubernur masih ada, lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD. "Apakah dimulai usulan DPR diserahkan kepada presiden, atau dari presiden tiga nama diserahkan kepada DPRD untuk memilih. Terserah, yang penting itu adalah tangan panjang pemerintah pusat," katanya.
Wakil Ketua DPR RI itu juga meminta agar usulan penghapusan pilgub dapat segera dilaksanakan. ”(Penghapusan pilgub) Ya kalau bisa 2024," pungkasnya.
Pemilu/Ilustrasi
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Sementara itu Presiden Jokowi merespons soal usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal menghapus jabatan gubernur. Jokowi mengatakan semua pihak bisa memberikan usulan, tetapi perlu disertai dengan kajian. Jokowi mengatakan, hal yang perlu dikaji masalah efisiensi kontrol dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, terutama ke tingkat bupati atau wali kota, jika jabatan gubernur dihapus.
"Perlu semua kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi apakah bisa menjadi lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung," kata Jokowi di Bali, Kamis 2 Februari 2023.
