Gubernur Kalimantan Timur: Kalau Masih Ada Korupsi, Maka Tujuan Negara Pasti Gagal
- VIVA/Rosikin
VIVA Politik – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Isran Noor mengajak seluruh penyelenggara pemerintahan di Indonesia tidak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Kalau ada gejala kepala daerah yang mau melakukan korupsi, kami minta lakukan langkah preventif atau pencegahan," kata Isran Noor yang juga menjabat Gubernur Kalimantan Timur, dalam keterangan resmi di Samarinda, Rabu, 22 Maret 2023.
Gubernur sepakat, maraknya korupsi akan menjadi tanda kegagalan sebuah negara. Korupsi merampas hak rakyat dan hak para pewaris bangsa. "Para penyelenggara negara tidak boleh melakukan korupsi, karena kalau masih ada korupsi, maka tujuan negara pasti gagal," ujarnya.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor
- VIVA/Rosikin
Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni menambahkan capaian kinerja Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kalimantan Timur sudah tergolong baik karena di atas angka nasional yang 80 poin. "Tapi kita akan terus berbenah agar lebih baik lagi," katanya.
MCP adalah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
MCP menargetkan delapan cakupan intervensi, mulai perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa/kelurahan.
"Dari sini kita juga masih akan belajar. Mudah-mudahan ada best practice yang bisa kita pelajari," katanya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri
- VIVA.co.id/ Edwin Firdaus
Ketua KPK Firli Bahuri dalam arahannya menyampaikan enam peran penting kepala daerah. Pertama, mewujudkan tujuan negara. Kedua, menjamin stabilisasi politik dan keamanan. Ketiga, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.
Keempat, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha. Kelima, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional. Keenam, mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN.
Karena itu peran kepala daerah sangat-sangat penting, kata Firli Bahuri.
Dia juga mengingatkan agar Indonesia bebas dari korupsi. Sebab jika masih terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme, maka tujuan negara untuk rakyat adil dan sejahtera tidak mungkin bisa diwujudkan. (ant)
