- vivanews/Andry
VIVA Politik – Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menyebut wajar masyarakat menolak keras pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. Diketahui, setelah UU Cipta Kerja “dimentahkan” oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Pemerintah malah mengeluarkan Perppu yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU lagi. Sementara isinya, sama saja.
“Karena Perppu itu sejak awal memang sudah bermasalah. Sebab, Pemerintah dinilai belum melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), namun tiba-tiba menyerahkan Perppu Ciptaker kepada DPR,” kata Jamiluddin, Jumat, 24 Maret 2023.
Demo Buruh Tolak Perppu Cipta Kerja
- VIVA/M Ali Wafa
Apalagi, kata Jamiluddin, dalam proses pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU itu terkesan tidak adanya musyawarah mufakat dalam pembahasan di setiap fraksi.
“Yang tidak setuju diabaikan dan ditinggalkan begitu saja. Siapa yang kuat, dia yang menang. Prinsif itu tampaknya yang berlaku dalam pembahasan Perppu Ciptaker,” kata Jamiluddin.
Karena itu, kata Jamiluddin, hal ini mengesankan DPR sudah berubah menjadi lembaga stempel pemerintah. Semua produk RUU dan Perppu yang diinginkan pemerintah disahkan dengan mulus oleh DPR.
“DPR sudah seperti di zaman Orde Baru. DPR menjadi lembaga stempel yang mengaminkan kehendak eksekutif, khususnya presiden. DPR tentu tidak boleh menjadi lembaga stempel lagi. Sebab, hal itu sudah mengingkari amanah reformasi,” kata Jamiluddin.
Dia pun mengajak masyarakat bersikap kepada partai-partai yang mendukung Perppu Ciptaker menjadi UU. Sikap tersebut seyogyanya dengan memberikan sanksi kepada partai pendukung Perppu Ciptaker pada Pileg 2024.
Demo buruh menolak UU Cipta Kerja, di depan gedung DPR. (Foto ilustrasi)
- VIVA.co.id/ Edwin Firdaus
Hal itu menurut Jamiluddin perlu dilakukan agar partai politik dan anggota DPR tidak semena-mena mengabaikan aspirasi rakyat. Mereka juga tidak boleh terus berada di parlemen karena akan melanggengkan DPR hanya sebagai lembaga stempel pemerintah.
"Jadi, lampu merah tentang pelemahan DPR sudah kasat mata. Hal itu harus dihentikan dengan tidak memilih mereka pada Pileg 2024,” imbuhnya.
MK Sebut Hakim Arsul Sani Bisa Tangani Sengketa Pileg PPP
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menyatakan, tidak ada larangan bagi Hakim Konstitusi Arsul Sani untuk menyidangkan PHPU Pileg, termasuk dari PPP
