Berita Terbaru Perppu

Keputusan MK yang meminta agar parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen dapat berlaku di Pemilu 2029, dinilai tak akan bisa menyelamatkan suara rakyat.

KPU tetap akan mempersiapkan tahapan pilkada untuk digelar pada November. 

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang bakal mengembalikan Undang-undang KPK melalui Perppu jika menang di Pilpres 2024.

Fraksi PDIP di DPR RI memastikan menerima usulan untuk memajukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, menjadi 17 September 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut mahkamah, beleid dalam UU Ciptaker tidak melanggar UU

Salah satu muatan dari draf Perppu Pilkada itu yakni memajukan waktu pemungutan suara.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memaparkan kenapa Pilkada Serentak 2024 perlu dimajukan, Untuk itu, pemerintah mengusulkan bebarapa point di Perpu Pilkada

Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden jika tidak dimajukan oleh KPU RI dapat mempengaruhi tahapan Pemilu 2024.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan opsi pelantikan kepala daerah secara serentak jika pelaksanaan pilkada disepakati dimajukan pada September 2024.

SBY menyadari bahwa sistem pemilu proporsional terbuka masih banyak kelemahan. Karena itu, dia mendorong pembentuk undang-undang untuk dapat menyempurnakannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak empat perkara uji formil terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sejumlah aktivis 98 dari berbagai elemen menggelar diskusi terkait potensi kekhawatiran penundaan pemilu. Wacana penundaan pemilu masih ada oleh aktor politik.