Anies Kantongi Cawapres, Koalisi Perubahan akan Deklarasi di Bulan Ramadhan
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
VIVA Politik - Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 disebut sudah sepakat soal cawapres. Kesepakatan itu antara lain Anies diberikan mandat untuk memilih cawapres pendampingnya di 2024.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan Koalisi Perubahan sudah sepakat soal cawapres diserahkan kepada Anies tertuang dalam nota kesepahaman dari ketiga parpol pengusung.
Koalisi Perubahan digagas oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS. Meski Ketiga parpol tersebut sepakat untuk mengusung Anies namun belum resmi deklarasi koalisi.
Koalisi Perubahan dukung Anies Baswedan sudah tandatangani piagam kesepakatan.
- istimewa/Edwin Firdaus
Andi menjelaskan, tiga parpol rencananya akan menggelar deklarasi bersama di bulan Ramadhan ini. Namun, Andi belum dapat menjelaskan lebih rinci megenai waktunya.
"Dalam bulan Ramadhan ini (Deklarasi Koalisi Perubahan. Itu yang sudah direncanakan tim kecil dan pimpinan ketiga partai," kata Andi kepada wartawan, Jumat, 24 Maret 2023.
Andi menyebut, dalam nota kesepahaman itu telah disepakati kalau ketiga parpol tak akan merecoki urusan cawapres Anies.
"Mengapa? Karena sudah terjadi kesepakatan dalam piagam koalisi. Termasuk siapa cawapresnya. Siapa cawapresnya? Terserah capres Anies Baswedan menentukan dan mendeklarasikannya," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menyampaikan isi nota kesepahaman Koalisi Perubahan secara umum terkait kesepakatan tiga partai mendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024.
"Yang utama 3 partai sepakat dukung Anies Baswedan sebagai capres 2024," kata Sohibul.
Lebih jauh, ia bilang, isi nota kesepahaman tersebut berkaitan dengan juga dengan kesepakatan ketiga parpol menyerahkan penunjukkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan
"Iya ada, 3 partai sepakat soal cawapres diserahkan kepada capres," ujarnya.
MK Sebut Hakim Arsul Sani Bisa Tangani Sengketa Pileg PPP
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menyatakan, tidak ada larangan bagi Hakim Konstitusi Arsul Sani untuk menyidangkan PHPU Pileg, termasuk dari PPP
