PKS Minta Jokowi Cabut Larangan Pejabat Bukber: Tidak Bijaksana

VIVA Politik - Kebijakan pemerintah yang melarang buka puasa bersama atau bukber bagi pejabat dan pegawai instansi pemerintah menuai polemik. Presiden Jokowi diminta meninjau kembali dan mencabut larangan bukber tersebut.

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menilai larangan yang tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 itu tidak bijaksana. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa, 21 Maret 2023.

Jazuli bilang mestinya pemerintah memahami semangat bukber sebagai kearifan dan kultur umat Islam di Tanah Air. 

"Larangan meskipun itu ditujukan kepada pejabat dan pegawai negeri jelas tidak bijaksana bagi umat Islam yang sedang suka cita menyambut bulan Ramadhan," kata Jazuli, dalam keterangannya, Sabtu, 25 Maret 2023. 

Baca Juga: Seskab: Larangan Buka Puasa Bersama Hanya Untuk Pejabat Pemerintah Bukan Masyarakat

Dia menyampaikan tak ada alasan kuat pemerintah melarang bukber. Ia mengatakan demikian karena faktanya kegiatan keramaian sudah dibuka semua termasuk saat kunjungan kerja Presiden Jokowi dan kegiatan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Pun, Jazuli menyinggung perhelatan konser musik di kota-kota besar dengan penonton puluhan ribu juga sudah diizinkan.

Halaman Selanjutnya

"Pemerintah harus arif memahami budaya dan tradisi bangsa sendiri yang sisi manfaatnya sangat besar. Buka puasa bersama bagi pegawai itu bisa jadi sarana pembinaan spiritual aparatur yang efektif," jelas Anggota Komisi I DPR tersebut.