- ANTARA FOTO/Paramayuda
VIVA Politik – Komisi VI DPR RI mempertanyakan alasan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo tentang kebijakannya impor kereta bekas dari Jepang. Sebab, KAI sejak dulu doyan impor hingga Menteri BUMN pernah mengeluarkan moratorium pada tahun 2013 soal larangan impor kereta bekas.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Kereta Api Indonesia (persero), PT Kereta Commuter Indonesia, PT INKA, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023.
“Pak Didiek menyampaikan di awal yang saya bingung adalah diperlukannya impor dari kereta bekas ini, disebabkan tadi alasan pandemi COVID-19 dan lainnya. Tapi kalau saya baca-baca, Pak, [impor] kereta bekas ini sebenarnya bukan kejadian pertama, ini sudah lama KAI ini impor kereta bekas, gerbong bekas,” kata Evita.
KRL Commuter Line Anjlok di Kampung Bandan.
- istimewa
Menurut legislator Fraksi PDIP itu, berbagai macam argumentasi KAI seolah-olah menunjukan keinginannya untuk tetap impor kereta bekas, mulai dari alasan hasil rapat bersama Kementerian Maritim dan Investasi yang dipimpin langsung Luhut Binsar Panjaitan untuk mengkaji ulang dan audit internal hingga alasan pandemi COVID-19 sehingga keuangan minim.
Evita menyebut alasan-alasam tersebut tidak bisa diterima oleh akal sehat. “Jadi, kalau alasan Bapak karena COVID-19, karena ini, karena itu, ya saya enggak bisa terima; karena ini (impor kereta bekas) bukan kejadian baru; kalau ini kejadian baru saya bisa terima, Pak,” ujarnya.
“Salahnya di mana? Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Andre (Rosiade) tadi. Salahnya adalah daripada gagalnya dalam perencanaan. Kalau benar perencanaan, tidak akan terjadi hal ini,” kata Evita menambahkan.
Masih dikaji
Rencana impor kereta bekas dari Jepang ke Indonesia masih tahap review atau pengkajian, sebagaimana keputusan dalam rapat bersama Kementerian Maritim dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan.
KRL Commuter Line Jabodetabek saat di Dipo Depok.
- VIVAnews/Zahrul Darmawan
Demikian disampaikan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Kereta Api Indonesia (persero), PT Kereta Commuter Indonesia, PT INKA, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023.
“Jadi, pimpinan dan ibu anggota Komisi VI DPR RI. Hasil rapat di Kemenko Marvest tanggal 6 Maret 2023 isinya adalah proses impor KRL bukan baru (bekas) sekarang masih di-review BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” kata Didiek.
Saat ini, kata Didiek, PT KAI telah menerjunkan tim untuk melakukan peninjauan langsung kereta bekas tersebut ke Jepang bersama Tim BPKP dan KCI sejak pekan lalu. Kereta-kereta yang akan diimpor itu masih beroperasi sampai sekarang, ujarnya.
Meski begitu, Didiek menegaskan, KAI bakal fokus pada keputusan rapat bersama Luhut karena perlu dilakukan evaluasi sebelum impor kereta bekas.
