PDIP Mau Izin 'Ibu' Sebelum Sahkan RUU Perampasan Aset, Nasdem: Gak Usah Ngawur-ngawur

VIVA Politik - Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Willy Aditya menanggapi pernyataan elite PDI Perjuangan (PDIP) terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi UU. Omongan elite PDIP yakni Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul jadi perhatian.

Bambang Pacul selaku Ketua Komisi III DPR menyebut dirinya harus terlebih dahulu meminta izin 'ibu' atau ketua umum partai politik jika ingin mengesahkan RUU Perampasan Aset. Willy meminta agar tak usah ngawur.

"Nggak usah kita ngawur-ngawur," kata Willy Aditya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 30 Maret 2023.

Willy menyampaikan DPR RI tak membutuhkan izin dari ketua umum dari masing-masing parpolnya saat ingin mengesahkan sebuah RUU. Maka itu, Willy meminta Bambang Pacul agar membuka kembali tata tertib di DPR.

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto

Photo :

• istimewa

Menurutnya, tata tertib DPR merupakan sebuah acuan atau kekuatan. Sebab, terdapat banyak perbedaan kepentingan antara satu fraksi dengan fraksi lainnya.

Pun, Willy menyarankan Bambang Pacul agar tak terus menerus bertingkah seperti pelawak. Dia mengingatkan Bambang Pacul agar menjalani hidup sesuai aturan yang sudah berlaku

Halaman Selanjutnya

"Kata siapa? Dia baca tatib lah. Kalau orang nggak baca tatib gimana? Nggak ada hubungan parpol. Jangan kemudian lucu-lucu hidup ini, apa yang sudah tertulis itu saja yang kita ikutin," ujarnya.