Sudirman Said: Publik Khawatir Hadapi Intervensi dan Intimidasi Saat Pemilu 2024
- ANTARA Foto/Hafidz Mubarak
VIVA Politik - Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Sudirman Said menyampaikan ada temuan yang menyatakan publik khawatir dalam menghadapi Pemilu 2024.
Kekhawatiran itu berkaitan dengan intimidasi, intervensi hingga kecurangan yang kerap terjadi saat Pemilu.
Hal itu diungkap Sudirman Said usai melakukan pertemuan dengan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan bersama Tim Delapan KPP di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat, 5 Mei 2023.
"Kami menemukan adanya kekhawatiran publik dalam menghadapi Pemilu ke depan. Kekhawatiran terhadap intimidasi, kekhawatiran terhadap intervensi dan kecurangan itu yang hari ini kami laporkan," kata Sudirman Said kepada wartawan, Jumat, 5 Mei 2023.
Koalisi Perubahan dukung Anies Baswedan sudah tandatangani piagam kesepakatan.
- istimewa/Edwin Firdaus
Selain persoalan pemilu, dia juga menyebut para anggota Tim Delapan melaporkan temuan lain terkait dengan aspirasi dan kondisi yang dialami masyarakat saat ini. Salah satunya berkaitan dengan sulitnya mendapatkan lapangan kerja hingga masalah ekonomi.
"Tadi juga dikatakan mahalnya harga-harga, masalah lapangan kerja, kesulitan dan ketidakpastian akan perekonomian dan sebagainya," tuturnya.
Pun, dia menambahkan, banyak kemajuan yang terjadi di dalam KPP. Salah satu kemajuannya terlihat melalui pembahasan soal materi kampanye hingga isu strategis soal calon wakil presiden (cawapres).
Maka dari itu, pertemuan ini menurutnya bisa menjadi kemajuan lebih untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Ia yakin KPP akan bergerak lebih kencang jelang Pemilu 2024. "Kita akan bergerak juga lebih kencang lagi ke depan," ujarnya.
KPP merupakan poros parpol pendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Ada tiga parpol dalam poros KPP yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat.
Donald Trump Dinyatakan Bersalah atas Rencana Uang Tutup Mulut untuk Pengaruhi Pemilu 2016
Donald Trump dinyatakan bersalah atas 34 dakwaan memalsukan catatan bisnis dalam skema uang tutup mulut untuk mempengaruhi hasil pemilu tahun 2016.
