- Istimewa
Mataram – Bakal calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Ganjar Pranowo memberi tanggapan soal pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu pagi, 18 Juni 2023.
Ia menilai pertemuan antara Puan-AHY merupakan hal yang bagus. Sebab, komunikasi politik harus terus dilakukan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Komunikasi politik harus dilakukan terus menerus. Bagus itu," ujar Ganjar saat ditemui di kantor DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat di Mataram, Minggu.
Sebagaimana dilansir dari ANTARA, saat disinggung soal adakah potensi AHY menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo usai bertemu Puan Maharani, Ganjar mengatakan, "semua boleh mengusulkan, nanti kami bicarakan bersama-sama".
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono bertemu Puan Maharani
- VIVA/Yeni Lestari
Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Plataran Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, usai berolahraga pagi.
Puan Maharani memulai jalan paginya dari Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta. Sedangkan, AHY berjalan pagi dari Sudirman-Thamrin, Jakarta. Puan Maharani menggunakan pakaian hitam, sedangkan AHY menggunakan pakaian biru gelap.
Kedatangan Puan pada pukul 08.49 WIB menyusul tibanya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sekitar pukul 07.48 WIB di Hutan Kota by Plataran Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo saat menyampaikan sambutan di Stadion Utama Bima, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 3 Juni 2023.
- ANTARA/Putu Indah Savitri
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. (ant)
