Cak Imin: Dana Desa harus Ditambah Kalau Pembangunan Mau Efektif dan Bebas Korupsi
- istimewa
Jakarta - Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan dana desa mesti ditambah menyesuaikan kebutuhan di sejumlah sektor. Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dana desa harus ditambah agar mendukung pembangunan efektif dan bebas korupsi.
Dia mengatakan kebutuhan desa yang krusial di sejumlah sektor seperti kesehatan dan infrastruktur termasuk stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Dana desa harus ditambah, kalau pembangunan mau efektif dan bebas korupsi. Satu-satunya cara adalah dana desa diperbesar," kata Cak Imin, saat menyambangi Desa Rengaspendawa, Larangan, Kabupaten Brebes seperti disampaikan dalam keterangannya, Minggu, 18 Juni 2023.
Bagi dia, dana desa Rp 5 miliar itu penambahan minimum untuk mengatasi persoalan stunting dan kemiskinam ekstrem.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
- Istimewa
Cak Imin menyebut penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem wajib melibatkan desa sebagai pelaku utama. Menurut dia, pelibatan itu seperti inisiatif konvergensi stunting dalam perencanaan pembangunan desa yang perlu dikembangkan sebagai platform desa.
Dia mengatakan, perlu konsolidasi program dan pendanaan yang tersebar di berbagai program yang tersebar di Kementerian/Lembaga untuk peningkatan kapasitas desa.
"Program ini nantinya dikonsolidasikan menjadi satu program yaitu pemberantasan kemiskinan ekstrem, stunting dan kesejahteraan warga desa," lanjut eks Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut.
Lebih lanjut, Cak Imin mencotohkan APBN 2023 yang mengalokasikan anggaran ketahanan pangan lebih dari Rp100 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun. Lalu, subsidi ketahanan energi Rp341 triliun yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga.
"Jika direlokasi dan dimaksimalkan maka dana desa bisa ditambah menjadi Rp5 miliar setiap desa," ujar Cak Imin.
Dia menambahkan dengan peningkatan dana desa 5 miliar bisa mendorong kemampuan pelayanan posyandu terhadap warga desa. Harapannya agar sehat dan sejahtera sehingga angka stunting bisa menurun dengan target nol persen pada 2030.
Kemudian, ia berpandangan jika dana desa 5 kali lipat jadi Rp5 miliar perdesa/tahun, pada tahun 2024-2029, maka desa di Tanah Air menjadi maju dan mandiri.
"Jika Pemerintah ingin mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2024 dan nol persen stunting pada 2030 maka prasyaratnya desa harus menjadi pusat pembangunan nasional," tuturnya.
Jelang Pilkada 2024, Isu Pembangunan Inklusif jadi Perhatian Para Bacagub 3 Provinsi Ini
Pembangunan inklusif mesti bisa memastikan semua kelompok masyarakat, terutama kelompok marjinal terlindungi. Hal itu mesti dimulai dari komitmen bacagub.
