Demokrat Kritisi Anggaran IKN Sampai Rp40 T di 2024: Jangan Hanya Mengejar Seremonial
- Dok. PUPR
Jakarta – Fraksi Partai Demokrat di DPR RI mengkritisi anggaran Ibu Kota Negara (IKN) yang ditetapkan dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2024 senilai Rp 40 triliun. Anggota Komisi IV dari Fraksi Demokrat Suhardi Duka menyebut anggaran itu terlalu besar.
Dia meninta agar pemerintah tidak terlena dengan kegiatan yang bersifat seremonial. Ia mengatakan demikian karena mesti menyesuaikan dengan pemerataan daerah lain.
“Anggaran IKN sebesar Rp 40 triliun sangat besar, jika kita kontraskan dengan pembangunan pemerataan daerah lain. Jangan sampai pembangunan dimaksud hal yang mengejar seremonial saja, seperti upacara bendera tahun depan di IKN. Namun, aspek kualitas pembangunan kurang diindahkan,” kata Suhardi dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.
Presiden Jokowi dan Menteri di Titik Nol IKN (Foto/Sekretariat Presiden)
- vstory
Suhardi meminta pemerintah tidak gegabah. Ia mengingatkan, bahwa pembangunan yang terencana sesuai prosedur bakal menghasilkan kualitas jangka panjang.
Dia pun lantas membandingkan dengan pembangunan tol Trans Sumatera yang kualitasnya teramat jauh dari harapan.
Lebih lanjut, dia mengingatkan pemerintah tak terjebak soal pengeluaran negara sehingga tak hanya tersedot dalam pembayaran utang. Ia khawatir nanti anggaran untuk belanja rutin berkurang dan kemampuan fiskal menjadi terbatas.
Apalagi, dia menyinggung, setelah restrukturisasi BUMN, hinggi kini belum terlihat hasil efektifnya dalam menambah keuangan negara. “Di satu sisi, beban negara bertambah melalui penambahan PMN,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Suhardi juga menyoroti program food estate atau ketahanan pangan yang dikomandoi Kementerian Pertahanan atas instruksi Presiden Jokowi.
Suhardi menilai kebijakan program food estate perlu dikaji lagi efektivitas dan dampaknya terhadap keseimbangan alam. Menurut dia, untuk menguatkan ketahanan pangan, pemerintah juga perlu memperbaiki infrastruktur pangan yang mendukung sektor pertanian.
“Di tengah ancaman krisis pangan, pemerintah perlu menjaga pasokan pupuk untuk memperbaiki industri pasokan pangan,” ujarnya.
Jelang Pilkada 2024, Isu Pembangunan Inklusif jadi Perhatian Para Bacagub 3 Provinsi Ini
Pembangunan inklusif mesti bisa memastikan semua kelompok masyarakat, terutama kelompok marjinal terlindungi. Hal itu mesti dimulai dari komitmen bacagub.
