PKB Khawatir Ada 'Orderan' Cak Imin Tersangka, Pengamat: KPK Jangan Main Mata
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) khawatir ada pihak yang memesan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadikan ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tersangka kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada 2012.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengingatkan KPK tak boleh tebang pilih dalam penegakan hukum. Sebab, dugaan kasus korupsi yang diselidiki KPK serta membawa Cak Imin diperiksa sebagai saksi itu merupakan kasus 2021. Kata Ujang, masyarakat ingin ada kepastian hukum yang adil.
"Tapi, ya KPK jangan tebang pilih, menyikat lawan dan menyelamatkan kawan. Indonesia nih dalam menegakkan hukum, butuh kepastian hukum. Nah, kita tidak ada kepastian hukum, lihat saja nih persoalan kasus Cak Imin ini, itu 2012 kan, sekarang 2023," kata Ujang saat dihubungi VIVA, Jumat, 8 September 2023.
Ujang juga mengatakan masyarakat Indonesia tidak bodoh untuk menilai pemanggilan Cak Imin ke KPK pada Kamis, 7 September 2023 itu. Meskipun telah dibantah, KPK disebut sebagai alat politik untuk menghantam lawan dan mengamankan kawan.
"Walaupun beberapa kali di bantah oleh KPK, dan Menko Polhukam. Tapi, sejatinya publik pun tidak bodoh, kita pun sudah cerdas, sudah paham melihat bahwa dengan santai KPK dijadikan alat untuk menghantam lawan, menghajar lawan, di saat yang sama mengamankan kawan," ujar Ujang.
Menurut dia, jika KPK benar melakukan hal itu, maka Ujang menilai masyarakat akan lebih tidak percaya terhadap lembaga antirasuah itu.
"Karena kita butuh kepastian hukum, butuh keadilan, butuh pemberantasan korupsi yang profesional. Kalau penegakkan hukumnya seperti itu, maka, publik tidak akan percaya lagi kepada KPK," tuturnya.
Muhaimin Iskandar Penuhi Panggilan KPK
- VIVA/M Ali Wafa
Maka itu, dia menyebut KPK agar tak bermain mata dan masuk ke dalam ranah politik. Kata dia, KPK adalah lembaga yang memberantas korupsi secara adil dan profesional.
"Oleh karena itu, sejatinya KPK jangan main mata, jangan main di wilayah politik. Harus memberantas korupsi secara objektif, dan penuh profesionalisme untuk kepentingan masyarakat bangsa dan bernegara, bukan untuk kepentingan politik, kekuatan atau kekuasaan orang tertentu," tuturnya.
Terkait pemeriksaan Cak Imin, Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya sudah menyampaikan agar jangan ada upaya mengarahkan atau membangun opini lain. Dia bilang pihaknya memeriksa Cak Imin karena murni penegakan hukum.
"Ini murni penegakan hukum, jangan ada yang membangun opini lain," ujar Firli Bahuri di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis, 7 September 2023.
Firli menuturkan, upaya yang dilakukan KPK adalah proses hukum. Pihaknya, kata dia, junjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK, yakni profesional, akuntabel, keadilan, menjunjung tinggi kepastian hukum, serta hak asasi manusia.
