- ANTARA/Jafkhairi
VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Asman Abnur membela kadernya di kabinet, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, yang memperoleh rapor merah dari hasil evaluasi UKP4 (Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah). Asman berpendapat, evaluasi kinerja kementerian yang dilakukan oleh UKP4 masih terlalu dini karena kabinet baru berjalan kurang dari satu tahun.
"Pak Patrialis itu sudah kerja siang malam, sampai turun ke lapangan. Tapi masa kerjanya memang masih singkat," ujar Asman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 15 Juli 2010. "Saya yakin Pak Patrialis tipe pekerja keras."
Ia menambahkan, hambatan di Kementerian Hukum sangat mungkin bukan datang dari sosok Patrialis sebagai menteri, melainkan karena beberapa pekerjaan merupakan peninggalan masa lalu (menteri sebelumnya) yang belum selesai.
Patrialis sendiri mendapat rapor merah karena belum berhasil membangun 19 lapas baru seperti yang diprogramkan oleh kementeriannya. Namun Patrialis beralasan, program pembangunan 19 lapas tersebut belum dapat dilakukan karena DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang belum turun dari Kementerian Keuangan.
Bagaimanapun, PAN mengaku tidak khawatir dengan rapor merah yang diterima oleh salah satu menterinya itu. "Yang penting bukti kerjanya di lapangan. Terbukti, menteri-menteri PAN terbilang bagus-bagus di lapangan," kata Asman.
Sebelumnya, PKS juga tidak mau menterinya disalahkan karena menerima rapor merah. "Ini bukan tentang Tifatul, tapi anggaran kementerian yang belum turun," kata Sekjen PKS Anis Matta. Menurutnya, Tifatul menjelaskan bahwa sebagian anggaran Kemenkominfo yang berasal dari pinjaman Jepang sampai sekarang belum cair sehingga beberapa program menjadi terbengkalai.
Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) beberapa lalu melansir kinerja sejumlah kementerian jeblok. Tiga Kementerian disebut yang terendah yakni Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pekerjaan Umum. (sj)
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
