Closing Statement Ganjar Pranowo: Minimum Essential Force Berat Untuk Terpenuhi
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan statement penutup dalam debat ketiga capres-cawapres yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
Di awal, Ganjar mengoreksi anggaran untuk Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, yang dari 2019 hingga 2021 mengalami kenaikan.
"Untuk mengakhiri ini tentu saja saya ingin membacakan kembali data, saya khawatir kita keliru. Kalau dari buku himpunan RKKL 2019-2024, anggaran Kemenhan 2019 107,198, 2020 127,358, 2021 136,99 triliun, ada peningkatan. Maksud saya agar kita tidak keliru soal data," jelas Ganjar, dalam closing statement, di Jakarta, Minggu 7 Januari 2024.
Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Melihat hal itu, juga data yang diperoleh secara terbuka dari Kementerian Koordianator Politik Hukum dan Keamanan, Ganjar mengatakan kalau pencapaian Minimum Essential Force atau MEF, atau kekuatan pokok minimum alusista, berat tercapai.
"Pencapaian MEF kita dari data lakibnya Kemenkopolhukam yang dipublis secara terbuka karena kami tidak bisa mendapatkan data dari Kemenhan secara terbuka, maka minimum essential force kita memang kemungkinan akan berat untuk bisa terpenuhi," jelas Ganjar.
Capres nomor urut 3 dan diusung PDIP, PPP, Hanura dan Perindo tersebut, mengatakan kalau dalam politik luar negeri Indonesia, otonomis strategis menjadi penting.
"Untuk meredifinisi dari politik kita yang bebas aktif. Duta besar cyber menjadi penting karena problem besar kita hari ini adalah pada dunia digital. Maka kita perlu duta besar ini untuk merespons perubahan-perubahan global yang ada," jelasnya.
Lanjut Ganjar, duta besar iklim juga sangat diperlukan. Garda Samudra sebagai strategi baru bahwa Indonesia adalah poros maritim dunia, menurutnya juga perlu ditegaskan lagi.
"100 persen pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur, dan zero tolerance untuk kecelakaan pada alutsista kita," katanya.Â
"Kekuatan pertahanan Indonesia di angkatan cyber kita tingkatkan, dan anggaran pertahanan hingga 2 persen dari PDB. Keamaan mendorong pada profesonalisme kepolisian yang mau tidak mau harus kita lakukan," lanjutnya.Â
Saat ini, Badan Cyber Polri, harus didorong sampai ke tingkat bawah yakni kepolisian daerah atau polda. Ganjar menegaskan, ini penting untuk menghadapi berbagai kejahatan yang terjadi, seperti tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
