- AP Photo/Irwin Fedriansyah
VIVAnews - Sejumlah pakar berbagai bidang yang tergabung dalam Tim Visi Indonesia 2033 telah menyusun kerangka pemindahan Ibukota ke sebuah kota baru. Tim yang salah satunya diisi pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, ini menyusun sampai ke detail biaya.
Andrinof melansir angka minimum untuk membangun sebuah Ibukota baru adalah Rp100 triliun dengan perhitungan program pembangunan multiyear . "Saya kira Rp100 triliun cukup," kata Andrinof dalam jumpa pers di sebuah restoran di Jakarta, Kamis 29 Juli 2010 kemarin.
Andrinof sendiri membayangkan, pembangunan kota baru itu membutuhkan waktu 10 tahun. Dua tahun awal untuk perencanaan dan delapan tahun berikutnya pelaksanaan pembangunan.
"Tiap tahun lalu kita menyisihkan APBN Rp10 triliun untuk membangun," kata Andrinof yang jumpa pers bersama Tata Mutasya, seorang ekonom, dan M Jehansyah Siregar, seorang pakar pemukiman dan transportasi dari Institut Teknologi Bandung.
Angka Rp10 triliun per tahun itu, kata Andrinof, memang besar. Namun angka itu, jauh lebih kecil dari estimasi kerugian yang dialami Jakarta setiap tahunnya akibat macet. "Ada yang menghitung 17 triliun rupiah, ada yang 20-an triliun rupiah," kata Andrinof, "artinya tetap lebih murah opsi membangun kota baru."
Kota baru ini, kata Andrinof, harus bisa memuat minimal satu juta penduduk. "Ada 400 ribu pegawai negeri sipil dan sisanya adalah keluarga dan kalangan swasta."
Berikut rincian infrastruktur yang harus dibangun, seperti disusun Tim Visi Indonesia 2033:
1. Infrastruktur dasar kota meliputi jaringan jalan, drainase, air bersih, jaringan listrik dan telepon;
2. Bandara Internasional;
3. Kantor Departemen dan Nondepartemen;
4. Rumah susun untuk PNS;
5. Rumah pejabat negara seperti Ketua-ketua lembaga tinggi negara;
6. Apartemen anggota DPR dan DPD;
7. Istana Negara dan Kantor Presiden dan Wakil Presiden;
8. Sarana Transportasi;
9. Kawasan diplomatik;
10. Peningkatan kapasitas jalan dan transportasi menuju kota-kota terdekat.
Pembangunan infrastruktur ini bisa dihemat karena tidak semua lembaga negara atau pemerintahan harus pindah ke Ibukota baru. Andrinof menyebut, Bank Indonesia tetap dipertahankan di Jakarta. Kemudian, Markas Tentara Nasional Indonesia bisa saja tetap di Jakarta.
"Jadi tinggal pemerintah menentukan, mana yang harus ikut pindah dan mana yang tidak," kata Andrinof.
Namun usul Andrinof dan kawan-kawan ini tampaknya seperti menggantang asap. Kemarin, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan tak setuju dengan rencana pemindahan Ibukota. Gamawan menawarkan, hanya perlu pembenahan Jakarta. (adi)
Terpopuler: Jawaban Mamah Dedeh Soal Menantu Perempuan, Persiapan Penting Sebelum Menikah
Sederet berita di kanal Lifestyle sukses mencuri perhatian pembaca. Terutama jawaban menohok Mamah Dedeh soal menantu perempuan yang tidak sesuai kriteria.
