Mahfud MD Sentil Menteri jadi Tim Sukses yang Pakai Fasilitas Negara
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Semarang - Calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 di Pilpres 2024, Mahfud MD, menyoroti sejumlah menteri yang menjadi tim sukses salah satu pasangan capres-cawapres. Menurutnya, kebanyakan menteri tersebut masih menggunakan fasilitas negara.
Hal tersebut ditegaskan Mahfud, dalam acara dialog bersama masyarakat bertajuk ‘Tabrak Prof!’ di Kafe Borjuis, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024 malam.
"Situasinya tidak berimbang, pihak lain menggunakan jabatan, diantar dan sebagainya, malah menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik sudah ikut tim sukses," kata Mahfud MD di Semarang, Jawa Tengah, dikutip Rabu, 24 Januari 2024.
Menkopolhukam RI itu ingin memberikan contoh kepada seluruh pejabat dan menteri, yang menjadi tim sukses pasangan calon tertentu. Ia mengaku sudah tiga bulan tidak menggunakan fasilitas negara. Ia juga mengatakan selalu menjalankan tugas-tugas sebagai Menkopolhukam dengan baik dan bisa jadi contoh kepada seluruh pejabat negara.
"Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah melakukan menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin," kata Mahfud.
Mahfud bilang semua tugas tidak pernah terhambat meskipun dirinya saat berstatus sebagai cawapres kontestan Pilpres 2024. "Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres," lanjut eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Maka dari itu, Mahfud MD juga mengaku siap untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menkopolhukam RI. Namun, ia menunggu untuk momentum yang tepat. "Bahwa, saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," katanya.
Negara Slovenia Akui Palestina, Menlu Israel Berharap Parlemen Menolak
Pemerintah Slovenia telah menyetujui keputusan untuk mengakui negera Palestina, mengikuti jejak Spanyol, Irlandia, Norwegia, namun Menlu Israel berharap parlemen menolak
