- VIVA.co.id/Supriadi Maud (Sulawesi Selatan)
Jakarta – Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla alias JK menjelaskan terkait dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengakui tidak akan melakukan kampanye dalam pemilu 2024 nanti. Menurutnya, kalau ingin melakukan kampanye maka harus mendaftarkan diri lebih dulu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Baguslah, tapi emang ga harus kampanye, kalau mau kampanye daftar dulu ke KPU mendaftar sebagai tim suksesnya," ujar JK di rumah pribadinya di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu 7 Februari 2024.
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
- VIVA.co.id/Supriadi Maud (Sulawesi Selatan)
JK menuturkan kalau Jokowi hendak melakukan kampanye secara diam-diam, maka itu akan melanggar sebuah etika. Pasalnya, pemimpin itu harus bersikap secara adil.
"balik lagi ke etika, etika seorang pemimpin selalu saya katakan harus sebaik-baiknya dan seadil adilnya, sumpah itu," ucap JK.
"Jadi etika hukumannya bukan penjara tapii etika hukumnya malu, jadi kalau seorang melanggar etika artinya dia memalukan dirinya sendiri dan dia melanggar niat baik," lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menegaskan dirinya tidak akan ikut serta dalam kampanye untuk memenangkan salah satu pasangan Capres-cawapres pada Pemilu 2024.
"Tapi, sikap pertanyaannya saya kampanye atau tidak? Saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye," ucap Jokowi, usai meresmikan jalan Tol di Gerbang Tol Lima Puluh, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara (Sumut), Rabu 7 Februari 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara Sumut
- Antara
Jokowi menjelaskan meski presiden memiliki hak untuk berkampanye, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Namun, ia sudah memutuskan tidak akan ikut serta berkampanye.
"Yang ngomong siapa? Ini saya menegaskan kembali, saya sebelumnya bahwa presiden, memang diperbolehkan Undang-undang untuk kampanye dan saya pernah tunjukkan bunyi aturan (Presiden boleh berkampanye)," jelas Jokowi.
Tanggapi Ide Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Hasto Bilang PDIP Punya Tradisi 'Klub Kerakyatan'
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi soal wacana pembentukan presidential club atau klub presiden yang diinisiasi presiden terpilih Prabowo Subianto.
