Pakar ITB: Jonggol & Karawang Bukan Jawaban

Kamis, 5 Agustus 2010 - 10:51 WIB

Oleh :

Keadaan banjir di Karawang akibat Sungai Citarum meluap.

Sumber :

Antara/ Saptono

VIVAnews – Memindahkan Ibukota negara Indonesia dari Jakarta membutuhkan studi yang komprehensif. Memindahkan Ibukota tidak serta merta menghilangkan segala masalah yang ada di Jakarta saat ini seperti kemacetan.

Hal tersebut diungkapkan Pakar Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Haryo Winarso kepada VIVAnews, kemarin. “Karena kalau alasannya untuk mengurangi kemacetan itu emosional, jangka pendek dan itu tidak benar,” kata Haryo Winarso.

Menurut Haryo, ada beberapa syarat suatu kota dapat dijadikan sebagai Ibukota. Sebuah kota harus memenuhi syarat tehnikal dan syarat sosial ekonomi. Syarat teknis seperti daya dukung air dan lokasi yang kuat untuk pertahanan. Sedangkan syarat sosial ekonomi seperti infrastruktur fisik dan logistik telah tersedia.

Haryo menjelaskan memindahkan Ibukota belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan terbesar Jakarta saat ini, yaitu kemacetan. Menurutnya Ibukota tidak dapat pindah ke dalam lokasi berdekatan seperti Jonggol dan Karawang karena hal tersebut hanya akan memperpanjang kemacetan. “Karena orang-orang yang terlibat pemerintahan tetap tinggal di Jakarta sehingga akan tetap macet,” katanya.

Jika Ibukota tetap berada di Jakarta maka solusinya adalah pemerintah harus menerapkan manajemen transportasi massal yang baik dan mengeluarkan kebijakan yang tidak populis seperti pembatasan kendaraan pribadi dan menaikkan tarif parkir.

“Jika transportasi massal telah baik dan adanya pembatasan kendaraan pribadi maka kemacetan dapat berkurang, hal ini telah diterapkan di negara-negara lain seperti Singapura,” ujarnya.

Pendapat senada dengan Haryo juga diungkapkan Direktur Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi dan pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago. Pemindahan Ibukota ke sekitar Jakarta bukan jawaban karena daya dukung Pulau Jawa itu sendiri tidak lagi memadai.

Sementara Presiden melalui Staf Khusus Bidang Pemerintahan Daerah Velix Wanggai juga menyatakan, pemindahan Ibukota jangan karena alasan kemacetan. Pemindahan, kata Velix, harus bertujuan strategis untuk percepatan dan pemerataan pembangunan. (umi)