Kata Gibran soal Jokowi Diusulkan Jadi Pemimpin Koalisi Besar Partai Politik
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta - Calon Wakil Presiden nomor 2, Gibran Rakabuming Raka mengatakan belum ada pembicaraan soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut-sebut bakal menjadi ketua koalisi besar.
Diketahui, Gibran maju mendampingi Prabowo Subianto sebagai pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Adapun, partai yang tergabung koalisi ini antara lain Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, PSI, PBB, dan Partai Garuda.
"Enggak ada, belum ada pembicaraan seperti itu ya," kata Gibran dikutip Antara pada Kamis, 14 Maret 2024.
Disinggung mengenai apakah dirinya setuju dengan kepemimpinan Jokowi pada Koalisi Indonesia Maju, ia belum ingin menanggapi.
"Ya saya belum bisa menanggapi ya. Silakan bertanya kepada orang yang mengusulkan," katanya.
Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi (kanan).
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai usulan salah satu partai agar Presiden Joko Widodo memimpin koalisi besar partai hanya pertimbangan politik yang masih jauh.
"Itu kan pertimbangan-pertimbangan politik tujuh bulan ke depan. Ini masih lama lho. Masih tujuh bulan ke depan, masih banyak yang kita kerjakan," katanya.
Menurut dia, Presiden Jokowi yang diusulkan menjadi ketua koalisi partai pendukung pemerintahan selanjutnya masih terlalu dini. Karena, kata dia, masa pemerintahan Presiden Jokowi masih berlangsung sampai Oktober 2024.
Apalagi, lanjut Budi, masih banyak yang harus dikerjakan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dalam kurun waktu tujuh bulan tersebut. Namun, ia menyebut usulan Presiden Jokowi agar menjadi pemimpin besar koalisi partai merupakan aspirasi ditengah era demokrasi.
"Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden. Ya enggak apa-apa dinamika aja," katanya
Jokowi Sets a Target to Reduce Stunting from 37 Percent to 14 Percent
Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) affirmed that the government has set a target to reduce Stunting prevalence from 37 percent to 14 percent this year.
