- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPR RI memastikan ikut serta mengusulkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 segera bergulir di parlemen. Hak angket mengemuka setelah capres Ganjar Pranowo mengusulkan itu, lalu diperkuat oleh PDIP.
"Iya sudah jalan, teman-teman beberapa anggota fraksi sudah menandatangani itu,” kata Wasekjen PKB, Syaiful Huda, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.
Huda menjelaskan, sudah ada 5 anggota fraksinya yang menandatangani persetujuan membawa hak angket ke rapat Paripurna DPR RI.
“Setahu saya sudah ada lima teman-teman anggota fraksi yang tanda tangan,” kata Huda.
Selain PKB, lanjut Huda, PKS dan Partai Nasdem juga masih solid menggunakan hak konstitusional anggota DPR tersebut.
“Kemarin dimatangkan lagi ketika ketemu tiga sekjen, jadi kalau soal angket masih so far so good, ready PKB, termasuk Nasdem dan PKS,” katanya.
Lebih lanjut Ketua Komisi X DPR RI ini menambahkan, Fraksi PKB menargetkan hak angket bergulir sebelum masa sidang ke-IV tahun 2023-2024 ini berakhir.
“Semoga targetnya begitu. Tapi sekali lagi hak angket kan tidak cukup 25 orang plus 2 fraksi, karena pasca itu harus dibawa di dalam rapat paripurna yang harus dihadiri 288 (anggota DPR),” Imbuhnya.
Pj Gubernur NTB Maju di Pilkada, Mendaftar Lewat Nasdem
Pj Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, resmi mendaftar melalui DPW Partai NasDem, sebagai bakal calon gubernur untuk bisa bertarung di pilkada.
