Sidang Sengketa Pilpres, Romo Magnis Sindir Jokowi Bak Pimpinan Mafia
- Tangkapan layar MK
Jakarta – Ahli kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yaitu filsuf Franz Magnis Suseno menyinggung soal etika yang harus dilakukan oleh seorang presiden. Pernyataan itu diungkapkan Romo saat hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Berikut ini saya mau memaparkan bahwa dalam kaitan dengan pemilihan umum Februari lalu, ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi, merupakan pelanggaran-pelanggaran etika yang serius serta apa implikasi pelanggaran-pelanggaran itu, sebelumnya izinkan saya mengajukan catatan tentang etika," kata Magnis di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa, 2 April 2024.
Sidang Lanjutan sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024 di MK
- VIVA/M Ali Wafa
Menurutnya, etika menjadi suatu pembeda antara manusia dan binatang. Pasalnya, binatang hanya menggunakan naluri alamiahnya dalam menjalankan kehidupan.
"Etika dan hukum agar manusia dinilai baik secara etis, cukup dia tidak melanggar hukum, etika menuntut lebih yaitu agar manusia selalu juga apabila tidak ada ketentuan hukum, harus berbaik hati, jujur, caring bersedia memaafkan adil bertanggung jawab dan seterusnya," jelas Romo Magnis.
Lalu, Romo Magnis pun menyoroti etika yang dilakukan seorang presiden. Menurutnya, seorang presiden tidak menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan salah satu pihak tertentu.
"Presiden, presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada hal yang khusus yang dituntut dari padanya dari sudut etika. Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa," ucapnya.
Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK
- VIVA/M Ali Wafa
Romo Magnis menyebut, apabila presiden menguntungkan pihak tertentu, tak ada bedanya dari seorang mafia.
"Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia, di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis Presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," katanya.
