Bobby Nasution Gabung Gerindra, Elite PDIP: Enggak Ada Urusan

Wali Kota Medan Bobby Nasution
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira merespons kabar Wali Kota Medan Bobby Nasution kini gabung mejadi kader Partai Gerindra. Hugo menegaskan, partainya juga sudah lupa dengan persoalan Bobby Nasution.

img_title Soal Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Ijazah Gibran, PDIP Buka Pintu Dialog dengan Fraksi Lain: Ada Pidana di Situ

"Ah itu urusan, urusan mereka itu. Nggak campur kita soal itu. Saya nggak campur soal itu, itu urusan dia lah. Kita udah lupa juga soal itu," kata Hugo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Anggota Komisi X DPR RI itu memastikan, PDIP memiliki kader internal yang akan dicalonkan pada Pilkada Sumatera Utara (Sumut). Bahkan, mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga telah mendaftarkan diri ke PDIP untuk maju pada Pilgub Sumut 2024.

img_title Relawan Gibran Sentil PDIP Kalah di Pilpres 2024, Deddy Sitorus: Parasit Kekuasaan yang Buta Nalar

Walikota Medan, Bobby Nasution bersama Ketua DPD Gerindra Sumut, Gus Irawan.(B.S.Putra/VIVA)

Photo :
  • VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)

"Enggak ada urusan dengan Bobby, kita punya calon sendiri, ada beberapa yang sedang melakukan proses, yang ikut proses pencarian, termasuk Gubernur inkumben, ada beberapa, tapi ini nanti masuk di proses penyaringan di DPP baru diputuskan," kata Hugo.

img_title Hasto PDIP Dukung Revisi UU Peradilan Militer, Singgung Prinsip Equality Before The Law

Wali Kota Medan Bobby Nasution sebelumnya resmi bergabung menjadi kader Partai Gerindra, pada Senin kemarin. Hal ini setelah menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) dari DPD Partai Gerindra Sumatera Utara.

"Bismillahirrahmanirrahim, saya telah resmi menjadi kader Gerindra," tulis Bobby dalam unggahan pasa akun media sosial Instagram. 

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti

Gerindra soal Desakan Prabowo Berhentikan Wapres, Singgung Kewenangan

Partai Gerindra mengingatkan agar desakan politik terkait pemberhentian Wakil Presiden tidak ditempatkan seolah menjadi kewajiban konstitusional Presiden.

img_title
VIVA.co.id
26 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut