Megawati Kritik Pemerintah, Begini Respons Jokowi
- YouTube PDIP
Jakarta -Â Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal kritik yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintah saat Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Utara. Jokowi menilai, kritik yang disampaikan Megawati itu merupakan urusan internal PDIP.Â
"Saya kira itu adalah internal partai, jadi internal PDI Perjuangan," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 27 Mei 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Maka dari itu, Jokowi ogah berkomentar lebih jauh terkait kritik yang disampaikan Megawati saat Rakernas V PDIP. "Artinya, saya tidak akan mengomentari," tuturnya.Â
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyinggung utang Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini yang cukup besar. Di hadapan para kadernya, Megawati mengatakan bagaimana cara membayarnya.
Hal tersebut ia sampaikan ketika berpidato politik dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara pada Jumat, 24 Mei 2024.Â
"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini bagaimana cara bayarnya? Ayo mikir, mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh," kata Megawati.
Presiden ke-5 RI itu juga menyinggung kondisi elite politik, yang mulai memperebutkan kursi menteri ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Apalagi rumor mencuat akan ada penambahan kementerian, menyusul revisi UU Kementerian Negara nantinya jumlah kementerian menyesuaikan dengan kebutuhan Presiden.
"Jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, wah, sudah pada rebutan deh," kata dia.Â
Megawati menilai menambah kursi menteri kurang tepat. Menurutnya, perampingan kabinet perlu dilakukan dalam menghadapi berbagai krisis di pemerintahan selanjutnya. Ia kemudian mencontohkan saat dirinya menjadi Presiden RI pada 2001-2004.
"Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, kabinet yang profesional," katanya.Â
Maka dari itu, Megawati kembali menegaskan bahwa perlu ada sosok pemimpin yang tepat untuk menghadapi masalah. Karenanya, urgensi untuk menambah kursi menteri perlu dikaji kembali.
"Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti, krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund (IMF) dapat dilunasi," kata putri Presiden RI pertama, Soekarno atau Bung Karno tersebut.
Soal Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Golkar Belum Ikuti Jejak PDIP-Demokrat, Masih Tunggu Arahan Bahlil
Doli menghormati pandangan PDIP dan Demokrat yang meminta Gibran mundur dari jabatan Wapres usai putusan MA. Golkar akan melakukan kajian mendalam soal putusan MK dan MA.
