- Antara/ Jessica Wuysang
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengklarifikasi usulan politisi Demokrat Ruhut Sitompol soal perpanjangan masa jabatan presiden. Bagi Nasir Djamil, politisi PKS yang berada satu komisi dengan Ruhut di DPR, wacana ini kemungkinan sudah di-setting.
"Tanpa ada angin, tanpa hujan, tiba-tiba Ruhut berbicara seperti itu," kata Nasir Djamil, anggota Komisi III Bidang Hukum DPR dalam perbincangan dengan VIVAnews, Kamis 19 Agustus 2010.
Nasir Djamil memang mengakui, usulan Ruhut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hal yang tabu. Tidak seperti era-era sebelumnya.
Kendati demikian, wacana, polemik, pro dan kontra ini yang mengemuka dalam satu hari penuh kemarin itu tidak mungkin terjadi tanpa sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.
"Ruhut tidak mungkin berani kalau tidak ada setting sejak awal," Nasir menduga. "Namanya juga Bang Ruhut."
Meski begitu, Nasir menyayangkan isu ini langsung ditanggapi Presiden SBY. Padahal, isu ini terlalu kecil untuk diungkap dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun MPR dan Konstitusi kemarin.
"Saya heran, mengapa SBY menanggapi isu itu? Isu saja kok dibahas. Jangan-jangan, isu itu memang betul," ucap Nasir.
Kemarin petang, Presiden SBY menanggapi usulan Ruhut yang ramai dibicarakan itu. Menurut SBY, penting memberikan penjelasan langsung, apalagi masyarakat kadang-kadang reaktif dengan isu-isu seperti itu.
"Staf khusus saya memberi tahu, ini sudah masuk ke media online dan Twitter, tentang usulan 1-2 kelompok untuk tidak lagi membatasi masa jabatan presiden. Tentu ini isu yang panas, jangan-jangan SBY yang punya mau," kata Presiden SBY di Gedung MPR kemarin.
Ruhut sendiri menegaskan bahwa ide itu murni datang dari dirinya. Demokrat tidak pernah membahas secara resmi ataupun tersirat sedikitpun soal ide Ruhut itu.
Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
