Bawaslu: Panwaslu Pilkada 2024 Boleh Sombong

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono
Sumber :
  • Antara

Jakarta, VIVA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono menyarankan pengawas pemilihan umum (Panwaslu) boleh sombong saat menegakkan aturan selama proses Pilkada 2024.

img_title Ditanya soal Penambahan Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu RI, DPR sebut Belum Ada Keputusan

Jadi, Totok meminta Panwaslu Pilkada 2024 baik di desa, kelurahan, kecamatan, distrik, hingga pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) untuk gagah dan berani dalam menegakkan aturan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Jika selama menjadi pengawas bersikap berani dan tegas, kata dia, maka kinerja tersebut akan menjadi cerita yang membanggakan. Namun, Totok meminta penegakan aturan tersebut dilakukan sesuai dengan kearifan lokal yang ada.

img_title PBB hingga PPP Gugat UU Pemilu ke MK, Ada Dua Pasal yang Disorot Jelang 2029

"Sebab, yang kita kerjakan berdasarkan perintah Undang-Undang. Apalagi ini kesempatan kita memberitahukan calon kepala daerah tentang aturan dan moral," kata Totok dilansir Antara pada Minggu, 6 Oktober 2024.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono

Photo :
  • Antara

img_title Putusan MK Bikin UU Peradilan Militer Harus Diubah, Kemenkum Buka Suara

Selain itu, Totok mengingatkan agar pengawas ad hoc dapat saling berkoordinasi bila membutuhkan bantuan. Jika menemukan kendala atau hambatan, silakan berkoordinasi dengan Bawaslu sesuai jenjangnya. 

"Misalnya, Panwas distrik menemukan kendala silakan koordinasikan dengan Bawaslu kabupaten/kota," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Bukan hanya itu, lanjut dia, pengawas ad hoc juga bisa berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya jika menemukan pelanggaran alat peraga kampanye.

"Atas nama Undang-Undang mohon bantuan untuk melakukan penertiban atau jika ada kampanye sampai larut malam bisa minta tolong kepada kepolisian setempat," pungkasnya.(Ant)

Hasto Kristiyanto

Hasto PDIP Dukung Revisi UU Peradilan Militer, Singgung Prinsip Equality Before The Law

PDIP menyatakan dukungan penuh terhadap putusan MK RI terkait revisi UU Peradilan Militer guna menjamin penerapan peradilan sipil dan supremasi hukum bagi setiap warga

img_title
VIVA.co.id
26 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut