Yusril Tegaskan Kasus 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Yusril Ihza Mahendra (kanan)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon

Jakarta, VIVA – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa kasus 98 bukan termasuk kategori pelanggaran HAM berat. 

img_title Agar Kasus Gibran Tak Terulang, Yusril Siap Periksa Dokumen Cawapres

Yusril menegaskan, beberapa tahun belakangan ini tidak terjadi kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk kasus 98.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Enggak (kasus 98 bukan termasuk pelanggaran HAM berat)," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. 

img_title Nama Yusril Masuk Bursa Wapres Pengganti Gibran, Begini Responsnya

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Yusril Ihza Mahendra

Photo :
  • VIVA/Yeni Lestari

Mantan Ketum Partai Bulan Bintang itu mengatakan, dulu saat mendukung Menteri hakim dan HAM, dirinya mengikuti sidang di PBB terkait kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM, tapi tak terkait kasus dugaan pelanggaran HAM Berat.

img_title Kemendikdasmen Bukan Cuma Cabut, tapi Tarik Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran

"Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Waktu saya jadi menteri hakim dan HAM, saya tiga tahun menjalani sidang komisi HAM PBB di Jenewa dan kita ditantang menyelesaikan soal-soal besar," kata Yusril.

Foto: Ilustrasi Hak Asasi Manusia. (Sumber Foto: Pascasarjana UMSU)

Photo :
  • vstory

Mantan Mensesneg itu kembali menegaskan tak semua kejahatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Pelanggaran HAM yang berat itu kan genoside, ethnic cleansing tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir, mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal perang kemerdekaan kita (tahun) 1960-an," imbuhnya. 

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Yusril dan Sjafrie Bahas Rencana Perubahan UU Pertahanan Negara

Perkembangan teknologi militer, perang siber atau cyber war, hingga kecerdasan buatan (AI) jadi sejumlah alasan pemerintah mendorong perubahan UU No.3 Tahun 2002.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut