Punya Pengalaman Panjang, DPR Nilai Budi Gunawan Mampu jadi Menkopolkam
- Biro Pers Sekretariat Presiden: Laily Rachev
Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto, mempercayakan kepada Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawa, untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menkopolkam, Kabinet Merah Putih. Budi bagi anggota DPR RI, dinilai mampu mengingat sepak terjangnya selama ini.
Hal itu dikatakan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono. Dave meyakini karena Budi Gunawan punya kemampuan mengingat dia pernah lama memimpin Badan Intelijen Negara, BIN. Serta pengalaman panjangnya dalam sektor keamanan.
"Dengan latar belakang tersebut, Budi Gunawan dipandang mampu memimpin koordinasi kementerian-kementerian strategis yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri dan luar negeri, reformasi birokrasi, serta isu komunikasi dan digital, yang semakin krusial di era globalisasi dan disrupsi teknologi," ujar Dave dalam keterangannya, dikutip Selasa, 22 Oktober 2024.
Dave pada periode DPR RI sebelumnya adalah anggota Komisi I. Dimana Kepala BIN adalah salah satu mitra kerjanya. Sudah bekerja sama sejak 2016 hingga tugasnya berakhir pada 15 Oktober 2024 dan digantikan oleh Herindra.
"Menkopolkam Budi Gunawan dan timnya di Kemenko Polkam diproyeksikan akan memainkan peran kunci dalam mengawal kebijakan strategis yang dirancang oleh Presiden Prabowo, termasuk penguatan TNI-Polri, modernisasi alutsista, dan diplomasi strategis di kawasan," jelas Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 itu.
Jelas Dave, dengan fokus pada politik dan tidak dibebankan soal hukum, ia yakin kementerian ini bisa fokus sepenuhnya pada urusan keamanan dan politik dalam negeri. Sehingga terjaga keamanan dan ketertiban nasional.
"Visi politik keamanan Presiden Prabowo terlihat jelas dalam pembentukan dua kementerian ini, yang menunjukkan bahwa ia ingin memastikan bahwa masalah keamanan dan stabilitas politik di dalam negeri dapat dikelola secara lebih terfokus dan berkelanjutan," imbuh Dave.
Lanjut Dave, Presiden Prabowo punya pandangan kalau stabilitas keamanan adalah fondasi utama membangun bangsa yang kuat dan berdaulat. Sehingga penekanan pada aspek pertahanan, komunikasi dan reformasi birokrasi, menjadi pilar penting dari segala ancaman.
"Pemisahan polkam dengan urusan hukum menandakan adanya orientasi yang jelas untuk memperkuat dan mengelola aspek politik dan keamanan secara lebih efektif, di tengah tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi Indonesia," jelasnya.
Dukungan untuk reformasi birokrasi, kata Dave, adalah cerminan dari visi Prabowo menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif akan kebutuhan rakyat. Mempercepat pelayanan terhadap publik juga.
"Keselarasan antara politik, keamanan, dan birokrasi akan menjadi landasan penting bagi pemerintahan Prabowo dalam mencapai agenda nasionalnya," tandas Dave.
