Baleg DPR Setujui RUU DKJ Dibawa ke Rapat Paripurna

Ilustrasi. DPR RI akan menggelar rapat paripurna DPR RI
Sumber :
  • Antara

Jakarta, VIVA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Revisi Undang-Undang nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk diambil keputusan. Persetujuan tersebut diambil setelah delapan fraksi menyatakan setuju revisi UU DKJ

img_title Wamen HAM Dukung DPR Percepat Pembahasan RUU Penyadapan, Ini Alasannya

"Yang pertama dari hasil mini fraksi sudah kami setujui bersama sama dan kemudian diproses sesuai perundang undangan," kata Ketua Baleg Bob Hasan memimpin Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 November 2024. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Fraksi-fraksi yang setuju dimaksud, antara lain Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Partai Nasdem, PKB, PKS, PAN dan Partai Demokrat.

img_title Sikapi Putusan MA soal Suket Ijazah SMA Gibran, PKB Buka Opsi Penggunaan Hak Angket

Mendagri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Diterangkan, mayoritas fraksi memiliki alasan yang sama terkait RUU DKJ yakni perlunya nomenklatur yang jelas serta dasar hukum yang kuat ihwal nama provinsi DKJ.

img_title Gerindra Tegaskan Putusan MA soal Suket Ijazah Gibran Tak Pengaruhi Jabatan Wapres, Ini Alasannya

Selain itu, seluruh fraksi memandang perlunya nomenklatur yang jelas terkait nama pejabat gubernur, DPRD dan perangkat politik lain yang berada di wilayah DKJ.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi alias Awiek saat memimpin rapat panja Baleg DPR RI, Selasa, 10 September 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dengan adanya revisi itu, DKJ diyakini bakal memiliki dasar hukum yang jelas yang diatur oleh undang-undang dalam mengelola tata pemerintahan tingkat provinsi.

Irjen Pol Eko Hadi Santoso (baju biru)

Dipecat Tidak Hormat Gegara Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Malah Ajukan Banding

Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Eko Hadi Santoso ternyata tidak menerima begitu saja keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri.

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut