PDIP Optimis Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Bisa Bangkitkan UMK

Jakarta, VIVA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengapresiasi berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto dalam mengkonsolidasikan sumber sumber anggaran pembangunan.

Baca Juga

Fasilitas di NTB dan NTT Belum Lengkap, Pramono Anung: Jakarta Siap Bantu Gelar PON 2028

Tujuannya, kata Said, agar pertumbuhan ekonomi bisa melampaui target APBN 2025 sebesar 5,2 persen, dan lebih dari itu pertumbuhan ekonominya agar lebih inklusif.

Terbaru, lanjut dia, Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden terkait pemerintah melakukan langkah efisiensi belanja negara. Tentunya, APBN diharap lebih fokus membiayai program strategis seperti perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, dan energi.

Baca Juga

Respons Menohok NasDem soal Ajakan PKS terkait Polemik Bukti Ijazah Gibran

"Dengan program gizi dan pendidikan yang baik, permintaan tenaga kerja sehat dan terdidik di pasar tenaga kerja bisa kita penuhi. Tentu ini bukan program sekali jadi, akan tetapi harus berkelanjutan. Bila dijalankan secara massif dan sistematis, maka outcomenya untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas bisa diharapkan lebih cepat," kata Said di Jakarta pada Kamis, 6 Februari 2025.



Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah

Photo :

• DPR RI

Baca Juga

Prabowo Pasang Target Sampah RI Tuntas 2028, Danantara Mulai Tender Teknologi Pengolahan

Menyelam sambil minum susu, Said menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hendaknya bisa dijalankan lebih inklusif. Menurut dia, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat mengorganisir para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di tiap wilayah. 

"Dengan standar produk dan layanan yang telah ditetapkan, mereka dapat menjadi pemasok MBG. Langkah ini bisa menjadi penggerak kebangkitan UMK yang berjumlah lebih dari 65 juta, serta mendongkrak daya beli menengah bawah yang terus menurun sejak paska pandemi," jelas dia.

Pada sektor hulu, Said mengatakan program makan bergizi gratis dapat mendorong permintaan kebutuhan bahan makanan. Maka dari itu, Bapanas juga bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan desa untuk menata rantai pasoknya di tiap wilayah. 

"Permintaan berskala besar ini akan memberi nyawa rangkap bagi para petani dan peternak lokal," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.

Dari sisi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), Said menjelaskan pemerintah bisa fokuskan pada petani, peternak dan UMK yang menopang program makan bergizi gratis ini. Program makan bergizi gratis juga bisa menjadi pijakan awal untuk memulai kemandirian pangan nasional.

Halaman Selanjutnya

"Jika langkah besar ini bisa organisir secara baik, dengan sendirinya akan mengurangi alokasi subsidi program bantuan sosial, yang alokasinya sangat besar dalam 10 tahun terakhir, namun tidak membawa dampak pemberdayaan, dan malah menjelma menjadi alat politik," ungkapnya.