- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews -- Malam ini Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapat dengar pendapat dengan Ahmadiyah. Selain soal tragedi Cikeusik, dewan juga bicara dari hati ke hati dengan komunitas ini.
Kepada anggota dewan, Amir Jamaah Ahmadiyah, Abdul Basith menerangkan, di Indonesia Ahmadiyah berstatus sebagai badan hukum pada tahun 1953 yang dikeluarkan Kementerian Kehakiman.
"Prinsip organisasi berdasar Pancasila dan UUD 1945, kami tidak berpolitik, taat dan patuh pada pemerintah Indonesia yang sah, patuh pada institusi negara," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di gedung parlemen, Rabu 16 Februari 2011 malam.
Kata Abdul Basith, tokoh Ahmadiyah ikut andil dalam bidang sosial kemasyarakatan, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. "Seperti Syaikh Muhammad Muhidin menjadi sekretaris PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)," katanya. Basith juga menyampaikan, WR Supratman, pencipta 'Indonesia Raya' seorang Ahmadiyah.
Abdul Basith juga membantah stigma 'eksklusif' yang disematkan ke Ahmadiyah. "Kesan ekslusif tidak ada sama sekali, kami bergaul dengan masyarakat, menjadi abdi negara," kata dia. "Jamaah Ahmadiyah secara aktif turut menyukseskan program kerja pemerintah. Kalau tidak dijelaskan stigma itu akan menempel."
Sementara, dalam hal keyakinan, Abdul Basith mengatakan, warga Ahmadiyah menganut rukun iman dan rukun Islam, seperti halnya muslim lainnya. "Alquran juga menjadi landasan kami."
Untuk itulah, Abdul menolak jika Ahmadiyah dipaksakan menjadi agama tersendiri, di luar Islam. "Bagaimana kami membuat agama baru. Ini tidak bisa dipaksakan. Kami beramal, ber-Islam."
Sebelumnya, Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding mengatakan, undangan pada Ahmadiyah punya arti penting. Untuk mencari solusi hubungan antara Ahmadiyah dan masyarakat yang selama ini menantang keberadaanya.
"Kita ingin tahu persepsi mereka seperti apa, dan menyampaikan persepsi masyarakat terhadap Ahmadiyah seperti apa," kata Karding kepada VIVAnews, Selasa 15 Februari 2011.
Karding menuturkan, sebenarnya hubungan antara Ahmadiyah dan umat Islam sudah ada rambu-rambunya dalam SKB 3 Menteri. Tetapi, implementasi isi kesepakatan itu seringkali kurang tepat. "Kira-kira yang terbaik untuk solusi ke depan apa. Saya kira secara garis besar, intinya ingin bangun dialog, bicara hati ke hati agar saling memahami apa yang jadi solusi," ujarnya. (sj)
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
