- Antara/ Rosa Panggabean
VIVAnews - Para petinggi DPR sedang gelar rapat khusus. Agendanya adalah memilih orang-orang yang akan memimpin rapat paripurna yang digelar besok. Rapat Paripurna itu sungguh penting. Sebab rapat itu akan membahas apakah usulan Hak Angket Mafia Pajak diterima atau tidak.
Itu sebabnya, mereka yang memimpin rapat paripurna itu harus netral dari segala kepentingan. Tidak pro dan juga tidak anti usulan Hak Angket itu.
"Karena ini ada dua blok. Yang mendukung dan menolak hak angket. Memang masih ada yang ragu-ragu," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di gedung DPR, Jakarta, Senin 21 Februari 2011.
Rapat paripurna sudah seringkali dilakukan di Senayan. Dan sudah sering dilakukan, maka jadwal untuk memimpin rapat itu sudah diatur. Tapi untuk rapat besok itu, karena menyangkut soal penting, pimpinan DPR berusaha agar pimpinan rapat paripurna soal Hak Angket dapat dipimpin secara objektif.
"Maka dengan demikian, siapapun yang ditugaskan memmpin rapat paripurna tentunya harus bisa memimpin secara baik tanpa ada beban.
Pimpinan DPR di Senayan itu terdiri dari Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Marzuki Alie, dan empat Wakil Ketua DPR, yakni dari Fraksi PDIP Pramono Anung, Fraksi PKS Anis Matta, Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso, dan dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan.
Hingga kini, fraksi yang jelas menolak digulirkannya Hak Angket Pajak yakni, Partai Demokrat. PAN melalui Hatta Radjasa juga sudah menyampaikan penolakan, meski ada anggota Fraksi PAN yang mendukung Hak Angket Pajak. Sedangkan, Fraksi yang tegas mendukung yakni, Golkar, PDIP, dan PKS.
Sedianya, paripurna yang menerima usulan Hak Angket Pajak digelar Rabu 16 Februari lalu. Sidang paripurna pun panen interupsi. Akhirnya agenda ditunda menjadi besok.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
