- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews – Nama Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin makin sering disebut dalam dugaan kasus suap di Kemenpora. Meski begitu Demokrat belum mengambil tindakan apa-apa.
Anggota Dewan Pembina Demokrat Achmad Mubarok menyatakan, nasib Nazaruddin belum diputuskan. "Kami lihat perkembangannya dulu,” kata Mubarok saat berbincang dengan VIVAnews, Jumat, 13 Mei 2011.
Mubarok mengatakan, nasib Nazaruddin akan sangat bergantung pada fakta dan hasil pemeriksaan. “Demokrat sudah melakukan investigasi terhadap yang bersangkutan. Hasilnya, kami akan mendukung sepenuhnya langkah KPK,” tegas Mubarok.
Menurutnya, Demokrat sama sekali tidak khawatir dengan apapun hasil pemeriksaan KPK. “Kalau tidak terbukti (Nazaruddin bersalah), maka namanya akan direhabilitasi. Tapi kalau terbukti bersalah, maka Demokrat justru dibantu KPK untuk membersihkan kotoran,” tutur Mubarok. Demokrat sama sekali tidak rugi apa-apa.
Sebelumnya, KPK menangkap tangan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram, Manajer Marketing PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris, dan Mindo Rosalina Manulang, beberapa waktu lalu. Ketiganya diduga telah melakukan transaksi suap terkait pembangunan wisma atlet SEA Games. KPK menemukan cek senilai Rp3,2 miliar dan ribuan dolar dari kantor Wafid.
Sampai saat ini, KPK masih terus mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus suap tersebut. Mereka mempelajari asal-muasal uang yang diduga diberikan kepada Wafid. Sementara Mindo yang merupakan orang kepercayaan Nazarudin, membuat nama Nazarudin juga dikait-kaitkan dengan kasus suap ini.
Ketua KPK Busyro Muqoddas kemarin, 12 Mei 2011, mensinyalir keterlibatan penguasa dalam kasus suap Kemenpora. “Pelaku punya kekuasaan, dan dalam struktur ada sejumlah orang. Ini adalah korupsi struktural. Tidak mustahil kita panggil orang yang terkait dengan struktur-struktur kekuasaan, sepanjang alat buktinya kuat kita akan proses,” kata Busyro. (umi)
Habiskan Anggaran Hampir Rp1 Triliun, Apa Saja Fasilitas yang Dimiliki IDTH Kemenkominfo
Presiden Jokowi juga menyebutkan anggaran untuk membangun IDTH Kemenkominfo menghabiskan Rp980 miliar.
