- flickr.com
VIVAnews – Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, meminta semua kader Demokrat untuk mengerem pernyataan dan komentar mereka soal Muhammad Nazaruddin, Bendahara Umum Partai Demokrat. Nazaruddin diduga terlibat kasus suap Kemenpora soal pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang.
“Dewan Kehormatan Partai Demokrat kan belum mengeluarkan pernyataan apa-apa. Jadi, jangan masing-masing anggota Demokrat mengeluarkan opini yang kiranya bisa memecah-belah partai,” kata Sutan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 Mei 2011.
Sutan mengimbau kader-kader Demokrat untuk menjunjung tinggi AD/ART partai, dan menyerahkan masalah Nazaruddin ke Dewan Kehormatan. “Dewan Kehormatan masih bekerja dan belum menyampaikan laporan terakhirnya. Jadi tunggu saja. Jangan ribut sendiri,” ujarnya.
Sutan prihatin apabila sesama kader Demokrat saling memojokkan satu sama lain. “Jadi, mari kita tunggu keputusan yang resmi dari Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono,” tegas Sutan.
Anggota DPR itu pun membantah TPF berbeda sikap dengan Dewan Kehormatan Partai soal Nazaruddin. “TPF sifatnya melengkapi dan menambah masukan bagi Dewan Kehormatan. Keputusan resmi ya ada di tangan Dewan Kehormatan,” jelasnya.
Sementara itu, politisi senior Partai Demokrat Taufik Effendi juga mengimbau agar kasus dugaan suap yang menimpa Nazaruddin tidak ditanggapi secara emosional. “Biarkan KPK yang mengungkap dan hukum berjalan, agar semua jelas,” tandasnya.
Ia mengimbau semua pihak di internai Demokrat, mulai dari pengurus pusat, anggota fraksi, sampai Dewan Kehormatan Partai, mengupayakan kasus dugaan suap Kemenpora tersebut segera selesai, agar nama baik partai tidak tercoreng. “Jangan biarkan berlarut-larut. Mari kita dorong ke penegakan hukum,” kata dia. (kd)
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
