Demokrat: Kontak dengan Nazaruddin Terputus

Muhammad Nazaruddin
Muhammad Nazaruddin
Sumber :
  • flickr.com

VIVAnews -Dua kali dipanggil, dua kali pula mangkir. Tidak hanya mangkir, keberadaan Muhammad Nazaruddin kini tidak jelas. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu diberitakan berada di Singapura. Tapi di mana persisnya di negeri itu, tidak jelas juga.

Sejumlah petinggi partai Demokrat yang semula menyakini Nazaruddin pulang-- bahkan ada pula yang mengaku sebagai penyambung lidah Nazaruddin yang berjanji pulang setelah kesehatannya pulih--kini tak banyak tahu lagi soal sang mantan bendahara itu.

Ada apa gerangan? "Sampai sekarang kami terputus,  tidak ada komunikasi dan kami sekarang menunggu bagaimana," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Kastorius Sinaga, Selasa 14 Juni 2011. Kasus ini, lanjutnya, sudah menjadi kasus hukum. Artinya, sudah tidak ada lagi celah bagi Partai Demokrat untuk terlibat.

Dan posisi Partai Demokrat, ini janji Kastorius, "Sangat mendukung proses hukum."

Bagi Demokrat, kata Kastorius, kassus Nazaruddin akan menjadi pelajaran berharga. Ke depan partainya akan melakukan langkah-langkah konsolidasi. "Konsolidasi dilakukan di Partai Demokrat akibat gonjang-ganjing kasus Nazaruddin. Kami menunggu arahan Dewan Pembina (Susilo Bambang Yudhoyono)," terangnya.

Sejumlah kasus yang membelit Nazaruddin dan sejumlah kader lain itu sudah melorotkan reputasi Demokrat di tengah masyarakat. Tingkat elektabilitas partai ini juga merosot dalam sejumlah survei yang digelar sejumlah lembaga sebulan belakangan.

Tapi, "Kami tidak melihat itu sebagai langit yang runtuh dan kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini semacam lampu kuning agar kami kembali tegak," tegas Kastorius.

Melonjak atau merosotnya reputasi Demokrat, bagi sejumlah kalangan tidaklah begitu penting. Yang paling penting adalah kehadiran Nazaruddin di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah  kalangan kini menuntut tanggungjawab moral Partai Demokrat memulangkan Nazaruddin itu ke tanah air. Agar sejumlah kasus yang membelitnya menjadi terang benderang.

Soal tuntutan moral itu, Kastorius menegaskan bahwa kasus Nazaruddin sudah menjadi persoalan individu. "Kami memang tidak mempunyai alat paksa atau pun mekanisme untuk melakukan itu. Semua tergantung Nazaruddin. KPK yang mempunyai mekanisme dan alat paksa untuk melakukan itu," terangnya.