- Flickr Demokrat
VIVAnews – Ketua DPP Demokrat Sutan Bhatoegana menyatakan, partainya membebaskan para kadernya untuk berusaha atau memiliki sejumlah perusahaan, termasuk Nazaruddin dan adiknya, M. Nasir, yang tercatat mendirikan PT. Anak Negeri dan sejumlah perusahaan lainnya yang kemudian disebut-sebut bermasalah dengan tender rekanan proyek pemerintah.
“Kan tiap orang boleh punya perusahaan. Itu hak azasi orang,” kata Sutan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 16 Juni 2011. Sementara soal dugaan kasus hukum yang menimpa perusahaan-perusahaan milik Nazaruddin dan Nasir dalam berbagai proyek pemerintah, Demokrat tidak berniat untuk melakukan investigasi.
“Kami nggak tahu, ah. Itu kan urusan rumah tangga masing-masing. Itu kan kasus pribadi. Ngapain pula kami masuk ke dalamnya?” ujar Sutan sambil geleng-geleng kepala. Ia menekankan, masalah hukum harus diserahkan kepada penegak hukum untuk ditangani sebaik-baiknya.
Sementara peran partai, kata Sutan, adalah mendorong proses penegakan hukum. “Biarkan berproses. Demokrat sendiri sudah berkomitmen menjadi partai yang bersih,” kata dia.
PT Anak Negeri, perusahaan yang didirikan Nazaruddin, disebut-sebut menjadi penghubung suap antara Kemenpora dengan rekanannya, PT Duta Graha Indah. Nazaruddin tidak seorang diri mendirikan PT Anak Negeri. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, adiknya, M. Nasir, juga ikut mendirikan perusahaan tersebut.
Nasir sendiri telah beberapa kali dimintai klarifikasi soal hubungan bisnisnya dengan Nazaruddin di PT. Anak Negeri. Tapi ia selalu menolak untuk mengkonfirmasi hal tersebut. “No comment. Saya minta maaf, saya tidak bisa komentar. Saya tidak tahu apa-apa. Saya nggak ada urusan,” kata Nasir beberapa waktu lalu. (eh)
Usulan Kejaksaan Izinkan Lima Smelter Perusahaan Timah Tetap Beroperasi Disorot
Koordinator TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia), Petrus Salestinus mengingatkan kepada Kejaksaan Agung agar tidak itu tidak menjadi bahan santapan para pejabat. Sebab,
