- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews - Evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menunjukan 50 persen menteri kabinet tidak menjalankan instruksi presiden. Hal itu menjadi pro kontra baru yang berujung pada desakan reshufle kabinet.
Ketua Bidang Politik Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai, hasil evaluasi itu menguatkan survei Lingkaran Survey Indonesia yang menunjukan tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah terus menurun tajam.
"Apakah ini akan berujung pada reshufle atau evaluasi terbatas atau sama sekali tidak perlu ada tindakan apapun untuk penyelamatan semua berpulang pada presiden," kata Priyo kepada VIVAnews, Jumat 8 Juli 2011.
Menurut dia, presiden merupakan penanggung jawab akhir dalam menentukan efektif tidaknya pemerintahan. "Beliau yang satu-satunya punya hak prerogratif atas menteri-menterinya," ujarnya. "Agak kaget juga saya, separuh dari program menteri-menteri kabinet ternyata tidak jalan."
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Tjahyo Kumolo menilai hasil evaluasi UKP4 itu menunjukkan bahwa instruksi Presiden kepada para pembantunya tidak jalan. Sebab, dibawah 50 persen yang mampu melaksanakan instruksi Presiden tersebut.
"Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan pemerintahan sudah sangat mengkhawatirkan," kata Tjahyo.
Menurut Tjahyo, hal itu juga menunjukkan dengan jelas kelemahan koordinasi pemerintah termasuk antar kementerian. "Di sisi lain menunjukkan adanya kelemahan kepemimpinan di tingkat departemen ataupun lembaga pemerintah non departemen," katanya.
Tjahyo mencontohkan, adanya kasus di satu kementrian dimana Nota keuangan APBN perubahan dicantumkan angka tertentu tapi tidak ada di keputusan surat kementerian. Menurutnya, tingkat koordinasi seperti itu sudah sangat membahayakan aspek keuangan negara dan tidak adanya tata kelola pemerintahan yang baik.
"Banyak ide inisiatif program besar dari pemerintah yang tidak disertai dengan dukungan sumber pembiayaannya dengan jelas," ujarnya.
Menurut Tjahyo, tidak ada jalan lain bagi presiden SBY selain harus segera me-reshufle kabinetnya. "Harusnya dengan prerogatif Presiden dan dukungan data yang obyektif tentang kinerja para pembantunya hanya ada dua plihan: Presiden cepat mengganti para menteri atau pembantunya atau Para Menteri dengan jantan yang gagal melaksanakan programnya atau Instruksi Presiden maka seharusnya mengajukan Mundur. Jangan hanya mau jabatan tapi tidak bisa kerja optimal," ujar anggota Komisi I DPR itu. (eh)
Pengakuan Mengejutkan Sopir Bus Maut Subang Ungkap Penyebab Kecelakaan
Sadira, Sopir bus maut Trans Putera Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengaku sudah tahu kalau kondisi rem sempat berma
