- Antara/ Ampelsa
VIVAnews - Gagasan membuat partai lokal di masing-masing provinsi di Indonesia menjadi alternatif menguatkan ikatan, dan saluran aspirasi masyarakat. Sebab, partai dengan jangkauan nasional dianggap tak merepresentasikan kepentingan-kepentingan masyarakat, terutama aspirasi masyarakat di daerah.
"Kita sudah punya sejarah itu (partai lokal) pada pemilu 1955. Tak hanya partai lokal, partai perseorangan juga ada. Ini bisa menjadi alternatif, karena partai skala nasional tak berfungsi sebagai representasi kepentingan masyarakat," kata Direktur Riset YLBHI, Agung Wijaya dalam acara "Sarasehan Nasional Mencari Solusi Penguatan Parpol di Akar Rumput" yang digelar Universitas Warmadewa, Denpasar, Jumat 12 Agustus 2011.
Selain itu, alasan didorongnya wacana partai lokal karena keberadaan partai skala nasional di Indonesia selama ini dianggap tidak mengakar kuat di masyarakat. "Partai lokal, setidaknya menjadi salah satu jawaban untuk menjembatani representasi publik," kata Agung.
"Beberapa daerah di Indonesia, termasuk Bali, butuh dengan partai lokal."
Meski mendorong wacana itu, namun Agung menyadari pembentukan partai lokal bukan perkara mudah. Kendati begitu, dalam konstitusi dasar Indonesia, pembentukan partai lokal dimungkinkan. "Pasal 28i UUD 1945 memungkinkan pembentukan partai lokal. Meski relevan, tetapi tak mudah membentuknya," kata Agung.
Hal senada diungkapkan pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, M Novrizal. Ia mengatakan, dari aspek kewilayahan, Indonesia terlalu luas. Seluruh partai yang ada, memaksa menjadi partai skala nasional. "Partai skala nasional itu bekerja saat pemilu lima tahunan saja. Sementara demi kepentingan rakyat, parpol itu harus bekerja setiap hari. Itu bisa dilakukan oleh partai lokal," kata Novrizal.
Partai lokal, paparnya, berfungsi dua. Pertama memperjuangkan aspirasi publik di tingkat daerah, kedua, memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional. "Semua partai tak mengakar rumput. Partai skala nasional ketakutan dengan partai lokal ini," katanya.
Kendari mendukung wacana partai lokal, namun Novrizal mengaku belum saatnya Indonesia menerapkan hal itu dalam waktu dekat. "Sekarang belum saatnya, tetapi wacana itu jangan dihambat," ujarnya.
Laporan Bobby Andalan|Bali
Ahok: Yang Mau Mimpin Jakarta Harus Bisa Buktikan Hartanya Dari Mana
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau yang akrab disapa sebagai Ahok, ternyata punya pandangan sendiri, seperti apa pemimpin Jakarta, yang seharusnya.
