- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Sharif Cicip Sutardjo, disebut-sebut berpotensi masuk kabinet menggantikan rekan separtainya, Fadel Muhammad. Fadel saat ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kabar digantikannya Fadel oleh Cicip, kini kian santer.
Namun Cicip justru menyatakan tak ingin berspekulasi soal reshuffle kabinet. “Kami di Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Presiden. Reshuffle merupakan hak prerogatif presiden,” kata Cicip di Jakarta, Kamis 6 Oktober 2011.
Ia menekankan, Golkar akan tetap fokus menjalankan program pembangunan ekonomi nasional, siapapun kader yang diminta Presiden membantu di pemerintahan. Menurut Cicip, Golkar akan lebih memfokuskan diri untuk memperjuangkan pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, terutama di kawasan pedesaan.
Cicip memaparkan, saat ini pembangunan memang terjadi di banyak desa. Sayangnya, pembangunan yang terjadi adalah pembangunan hotel, lapangan golf, pusat perbelanjaan, atau hal lain yang walaupun menyediakan lapangan kerja, tapi tidak berorientasi pada pemberdayaan kapasitas masyarakat desa.
“Pembangunan di desa tidak sama dengan pembangunan desa. Yang terjadi sekarang, masyarakat desa semakin terpojok secara ekonomi, dan tergeser secara sosial. Perlu segera diupayakan perubahan yang drastis. Kami yakin pemerintah bisa memanfaatkan momentum saat ini untuk mengubah postur APBN yang lebih pro-desa,” tegas Cicip.
Menurutnya, produktivitas perdesaan perlu ditingkatkan melalui keberpihakan anggaran kepada peningkatan kapasitas produksi, melalui alokasi untuk infrastruktur perdesaan, pelatihan petani, penyediaan pupuk, akses kepada lahan pertanian, jaminan harga beli produk pertanian, dan keterkaitan dengan industri menengah dan besar.
Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri itu berpendapat, saat ini ia melihat ada ketimpangan anggara pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Dengan postur APBN saat ini, kemiskinan dan pengangguran pasti meningkat,” kata Cicip.
Menurutnya, postur APBN saat ini hampir tidak menyediakan ruang sama sekali untuk pembangunan desa. Dari sekitar Rp1.229 triliun APBN 2011 saat ini, kata dia, hampir 80 persen anggaran berakhir di kota besar dan Ibukota propinsi. Padahal, lanjutnya, 65 persen dari total angka kemiskinan nasional berada di desa. “Ada mismatch yang sangat besar dalam cara pemerintah mengalokasikan anggaran,” katanya.
“Ke depannya, kebijakan anggaran perlu lebih difokuskan dan diarahkan pada target-target dan pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan keterbatasan anggaran, dampak dan fokus program akan lebih terarah pada pembangunan manusia Indonesia,” papar Cicip. (eh)
Workshop Makin Cakap Digital, Membentuk Kesadaran Etika Berjejaring bagi Guru dan Murid Sorong Papua
Semua guru dan murid yang hadir menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyimak materi dari para narasumber.
