VIVAnews - Para ulama dalam memutuskan sebuah fatwa hendaknya perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat, Persoalan halal haram apalagi yang menyangkut dosa tidak mesti selalu dilihat dari hukum fikih, tetapi cukup dengan pendekatan akhlak dan dakwah.
Demikian Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin saat menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela acara Milad Muhammadiyah ke 99 di Universitas Muhammadiyah Palembang, Rabu,28 Januari 2009, atas dikeluarkannya fatwa haram golput oleh MUI.
Meskipun fatwa merupakan kewenangan ulama, Din mengingatkan, para ulama harus arif dan bijaksana, dan selalu memperhatikan kondisi masyarakat. "Seperi golput misalnya, tidak semua bisa dikaitkan dengan hukum agama halal dan haram," ujar Din Syamsuddin melalui keterangan pers yang diterima VIVAnews.
Mantan Dubes Turki Lalu Muhammad Iqbal Maju di Pilgub NTB 2024
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal berencana maju di dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) di Pilkada serentak November 2024
