- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Wakil Sekjen Demokrat Saan Mustofa membantah posisi Amir Syamsuddin di kursi Menteri Hukum dan HAM untuk mengamankan kasus-kasus yang menyeret kader Partai Demokrat. Saan menilai Amir memang memadai untuk duduk di kursi menteri hukum dan HAM itu.
"Tidak pernah terpikir dengan Amir sebagai menkumham, maka semua kasus yang menimpa Partai Demokrat akan hilang. Tidak seperti itu," kata Saan kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Selasa 18 Oktober 2011.
Lagipula, imbuhnya, Menkumham tidak dalam kapasitas menindak dalam sebuah proses hukum. "Kan kasus Partai Demokrat ada di KPK dan penegak hukum lain."
Meski berlatar politisi, Amir dinilai memiliki pengalaman empirik di bidang hukum dengan profesi serta latar pendidikan di bidang yang sama. "Ditambah Denny (Indrayana) sebagai Wamen, seorang akademisi dan profesor dibidang hukum. Artinya wajah baru yang muncul bisa memberikan harapan kepada publik," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Saan juga menyinggung posisi PKS di koalisi dan reshuffle. Menurutnya, Partai Demokrat tetap mengharapkan kesetiaan anggota koalisi hingga tiga tahun ke depan. "Kami harap tidak ada yang keluar."
Tapi semua itu, lanjutnya, tergantung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki hak prerogatif. SBY, kata dia, punya banyak pertimbangan untuk reshuffle, termasuk politik. "Pertimbangan politik itu sebuah realitas yang tidak bisa dihindari."
Moeldoko Sebut Insentif Hybrid Hambat Mobil Listrik, Toyota Komentar Pedas
Kepala Staf Presiden Moeldoko menilai jika mobil hybrid diberikan insentif, maka secara tidak langsung akan menghambat pertumbuhan mobil listrik, Toyota berkomentar pedas
