- Antara/ Puspa Perwitasari
VIVAnews - Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Keadilan Sejahtera Agoes Poernomo mengakui dicopotnya satu menteri PKS membuat sulit posisi PKS. Menurutnya, pengurangan jatah itu berarti presiden melanggar kontrak koalisi. Sisi lain, aspirasi agar tetap berada dalam koalisi tak kalah kuat dengan aspirasi tarik dukungan.
"Ini posisi susah bagi kita, tapi ya inilah politik," kata Agus di DPR, Rabu 19 Oktober 2011.
Menurut dia, meski tetap dalam koalisi, partainya akan terus bersikap kritis. "Ya mungkin begini, kalau kemarin 4 saja kritis apalagi 3, ya tambah kritis. Kira-kira seperti itulah," ujarnya.
Agoes menjelaskan, sikap resmi PKS sendiri akan dibahas dalam rapat Majelis Syuro. "Kami akan membahas semua aspek. Kan semuanya kolektif, tidak bisa berpendapat. Seperti saya kan anggota Majelis Syuro berpendapat, kalau semua harus ikuti pendapat saya, ya kan nggak bisa," ujar anggota Komisi II DPR itu.
Agus mengungkapkan, pandangan yang berkembang di PKS, dengan mencopot satu menteri itu Presiden melanggar kontrak. Namun demikian, pihaknya tidak bisa membawa ke jalur hukum atas pelanggaran kontrak itu. "Ini kan perjanjian semacam gentlemen agreement, jadi bukan perjanjian perdata yang di atas materai dan ditandatangani. Kan kita tidak bisa menggugat karena waktu itu beliau belum jadi Presiden. Ini kan pada saat deklarasi pencapresan di Bandung," ujarnya.
Menurut dia, adanya kontrak politik itu bagian fakta politik saja bahwa PKS mendukung SBY menjadi capres dengan konsesi bila menang dapat jatah empat menteri sampai 2014. "Dia memang menjamin empat menteri, kita harus mendukung di pencapresan, mendukung di segala aspek, dan ini panjang prosesnya," ujarnya.
Mulai 2008
Wakil Ketua Fraksi PKS itu lantas menceritakan bahwa kesepahaman berkoalisi itu menguat pada 2008. Ketika itu, citra SBY menurun. "Tahun 2008 itu kan kita mendesain sidang DPR itu kan bulan Juni, yang itu kira-kira mengangkat popularitas pemerintahan saat itu," ujarnya. "Jadi mungkin kalau ditarik itu mulai Juni 2008, saat itu popularitas beliau turun dan pada saat itu kita terlibat dalam mendesain, walaupun bukan satu-satunya variabel ya."
Agus menegaskan, termaktub dalam kontrak koalisi itu power sharing PKS mendapat empat kursi menteri dan definitif pos-posnya. "Dan empat itu fix," katanya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan, seperti hasil Rapat Pimpinan Nasional, PKS menegaskan reshuffle hak prerogatif SBY. "Maka tiga menteri PKS terus kerja dan 1 pulang ke rumah," ujarnya.
Menurutnya, PKS dalam menyikapi reshuffle mengacu ke kontrak politik yang paketnya di PKS yakni terdiri tiga poin. Kemudian posisi PKS di pemerintahan dan koalisi itu satu paket, diikat dalam satu kontrak politik PKS mendukung Presiden SBY-Boediono. "Bagian kontrak politik ini mengatur power sharing PKS dengan pemerintahan SBY-Boediono. Dalam power sharing itu termaktub PKS dipercayakan empat kementerian. Dan itu eksplisit kementerian A, B, C, D. Dan itu satu paket menyangkut tiga hal," ujarnya.
Menurutnya, proses reshuffle terkait pos menteri PKS ini akan dibahas Majelis Syuro PKS yang jadwalnya pertengahan November. Rapat itu mungkin dimajukan bila ada usulan dan disetujui dua pertiga anggota Majelis Syuro yang berjumlah 99 orang.
Sementara itu Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan kontrak koalisi merupakan kesepakatan dua pihak. Sebab itu, keduanya harus merawat bersama agar hubungan harmonis.
"Kontrak itu take and give. Kontrak bukan harga mati, tapi bisa diperbarui. Kontrak 2009, SBY dan partai-partai koalisi, jadi bukan hanya PKS ya, itu sudah diperbarui Maret 2011. Itu pasca penggembosan PKS saat mafia pajak. Angka empat menteri yang ditagih PKS dari zaman lampau sampai detik ini, jelas nggak relevan," ujarnya. "Kami di Partai Demokrat ingin bersama PKS sampai 2014 ayau bahkan sampai akhir hayat. Tapi itu tetap menuntut komitmen bersama, dan silakan diperbaruhi terus supaya hubungan awet."
