Revisi UU KPK Baru Dilakukan 2012

VIVAnews - Wakil Ketua Komisi III dari fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy, menyatakan revisi UU KPK masih akan lama dilakukan. Semua pihak diharapkan tidak menanggapi wacana revisi UU KPK tersebut terlalu berlebihan saat ini.

"Revisi Undang-Undang KPK itu baru pada tahap pra pendahuluan. Jadi kita belum masuk pada pembahasan di tingkat komisi atau panja, itu baru persiapannya," ujar Tjatur di DPR RI, Jakarta, Rabu 26 Oktober 2011.

Tjatur menjelaskan, tahapan melakukan revisi undang-undang adalah komisi mengusulkan untuk dibentuk panja untuk merumuskan rancangan undang-undang. Nanti setelah itu panja menyerahkan ke komisi untuk dibahas bersama.

Kemudian RUU hasil pembahasan itu ditetapkan di paripurna untuk menjadi Undang-Undang inisiatif DPR. "Jadi itu masih jauh. Setelah itu baru membentuk pansus atau bisa komisi III lagi untuk dengan pemerintah membahasnya lagi," kata Tjatur. "Jadi saya kira waktunya masih cukup panjang, mungkin tahun depan baru akan berjalan."

Tjatur menambahkan bahwa ini jika ada poin-poin terkait revisi UU KPK adalah sifatnya atas nama pribadi, bukan usulan resmi institusi DPR. "Substansi itu adalah wacana-wacana yang berkembang dari beberapa teman, jadi belum resmi dari komisi," kata Tjatur.

Tjatur meminta usulan beberapa anggota Komisi III terkait revisi UU KPK itu jangan terlalu ditanggapi secara berlebihan. Apalagi sampai menilai bahwa revisi UU KPK ini sebagai bentuk gerakan melemahkan KPK.

"Jangan suudzon (buruk sangka), kalau DPR akan melakukan revisi, dan dpr akan melakukan fit and proper test, itu yakinilah bahwa hasilnya itu akan baik akan lebih baik," kata Tjatur. "Sekarang, berikan dorongan kepada DPR dengan energi positif mendorong pemberantasan korupsi."

Jokowi Beri Tugas Baru ke Luhut Urus Sumber Daya Air Nasional

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua sekaligus anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.

VIVA.co.id

26 April 2024